RADAR GRESIK – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik menyadari bahwa kebijakan di atas kertas tidak akan ampuh tanpa resonansi publik.
Menyadari hal itu, Dinas KB PPPA resmi menggandeng insan pers sebagai mitra strategis untuk membongkar kebuntuan informasi terkait isu sensitif seperti KDRT dan perlindungan anak.
Langkah kolaboratif ini dikukuhkan dalam forum penguatan peran media yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas KBPPPA Gresik, dr. Titik Ernawati, MH, di hadapan perwakilan organisasi pers di Gresik, Kamis (13/3/2026).
Dalam forum tersebut, dr. Titik Ernawati menegaskan bahwa pihaknya ingin mengubah paradigma hubungan pemerintah dan media. Media massa akan menjadi pilar edukasi untuk isu-isu krusial.
”Media adalah mitra vital. Melalui pemberitaan yang konstruktif, masyarakat bisa lebih paham esensi membangun keluarga yang kuat dan bebas dari kekerasan. Kami butuh sinergi ini agar program strategis Pemkab Gresik benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan sekadar menjadi catatan administratif,” tegas dr. Titik di hadapan jajaran pejabat struktural dan para awak media.
Pertemuan tersebut juga menjadi ajang diskusi hangat mengenai potret sosial di Kabupaten Gresik. Ada tiga poin besar yang menjadi fokus utama dalam kolaborasi ini.
Yakni pencegahan KDRT dengan memutus rantai kekerasan di ruang domestik melalui kampanye masif, perlindungan anak dengan menghentikan segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap generasi muda, serta pemberdayaan perempuan untuk mendorong peran aktif perempuan dalam gerak pembangunan daerah.
Merespons ajakan tersebut, para insan media di Gresik menyambut positif. Namun, selain menjadi penyebar informasi (diseminasi), pers juga berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial.
Harapannya, kebijakan yang diambil pemerintah daerah terkait ketahanan keluarga tetap berada di jalur yang tepat dan tepat sasaran.
Melalui ekosistem informasi yang sehat dan akurat, kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi Gresik yang lebih tangguh, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan. Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk menjaga komunikasi dua arah yang intens antara birokrasi dan insan pers. (rir/han)
Editor : Hany Akasah