Kebomas – Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kepabeanan terus dievaluasi. Salah satunya dengan diluncurkannya sistem persuratan online oleh Bea Cukai Gresik. Inovasi ini dipresentasikan dalam Forum Komunikasi Publik dan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, yang mempertemukan regulator dan pelaku usaha dalam dialog berbasis bukti dan evaluasi kinerja pelayanan.
Kepala Bea Cukai Gresik, Asep Munandar mengatakan, sebagai institusi yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2021, pihaknya memposisikan transformasi digital ini sebagai kelanjutan dari agenda reformasi birokrasi yang bersifat progresif.
“Capaian WBK di 2019 dan WBBM di 2021 bukan sekadar penghargaan, tetapi standar yang harus terus kami jaga dan tingkatkan,” ujarnya.
Asep juga menegaskan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dalam membentuk ekosistem layanan publik yang responsif. Menurut Asep pelayanan publik yang berkualitas tidak mungkin tumbuh dari ruang tertutup
"Untuk itu forum ini dibuka seluas-luasnya agar kita bisa memperbaiki layanan bersama-sama secara konstruktif. Kami butuh masukan nyata dari seluruh pengguna jasa,” katanya.
Lebih lanjut Asep menuturkan, hadirnya sistem persuratan online merupakan jawaban atas tantangan administratif yang selama ini dihadapi pelaku usaha, seperti inkonsistensi alur, durasi pemrosesan yang panjang, dan ketergantungan pada interaksi tatap muka.
Dengan mekanisme digital, pengguna jasa dapat mengirim dokumen melalui tautan resmi, yang selanjutnya diverifikasi oleh petugas. Dokumen yang lengkap memperoleh tanda terima digital secara instan, sedangkan dokumen yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan dengan catatan revisi yang terstruktur.
"Model ini menciptakan traceability, audit trail, serta mengurangi bottleneck yang lazim terjadi pada sistem manual," tandasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Kesekretariatan, Ari Purwati, memaparkan landasan teknis dan prinsip tata kelola dari inovasi tersebut. Menurut dia penguatan sistem persuratan online ini dirancang untuk menghemat waktu, biaya dan membuat proses lebih transparan serta akuntabel. Sebagai praktisi, dia meyakini sistem berbasis paperless ini memungkinkan standardisasi penamaan file, mempercepat proses pencarian dokumen, serta mengurangi risiko kehilangan atau misfiling.
“Dengan sistem paperless, pencarian dokumen jadi lebih mudah, nama file terverifikasi, dan seluruh alur pemrosesan lebih cepat,” katanya.
Lebih jauh, Ari menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga instrumen antikorupsi yang secara struktural meminimalkan ruang interaksi yang tidak perlu. Hal ini selaras dengan prinsip pelayanan publik modern efisien, inklusif, dan berorientasi pada keadilan prosedural.
"Minimnya tatap muka bukan sekadar efisiensi, tetapi juga bagian dari komitmen kami menjaga integritas layanan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi PLI Bea Cukai Gresik, Eko Rudi Hartono, menegaskan bahwa Forum Komunikasi Publik (FKP) ini merupakan kegiatan perdana yang dirancang untuk memperkuat transparansi dan ruang dialog antara institusi dan pelaku usaha.
Sebagai penyuluh antikorupsi Dana Rakca, Eko menyampaikan sembilan nilai integritas antikorupsi melalui akronim “Jumat Bersepeda KK”, yang merangkum nilai-nilai Jujur, Mandiri, Tanggung jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja keras.
Eko menilai sistem persuratan online yang diluncurkan memiliki relevansi kuat dengan nilai “Adil”, terutama dalam konteks pencegahan konflik kepentingan.
“Sistem persuratan online Bea Cukai Gresik ini bisa masuk kategori adil dan tidak pilih kasih atau diskriminatif. Semua stakeholder dilayani sama. Ini penting untuk menghindari benturan kepentingan yang menjadi awal terjadinya gratifikasi, suap, dan pemerasan,” tegasnya.
Sementara itu, Respon positif datang dari sektor industri, salah satunya PT Wilmar Nabati Indonesia (WINA), sebagai pengguna jasa strategis Bea Cukai Gresik. Perwakilan WINA, Desi, menyampaikan bahwa digitalisasi tersebut memberikan dampak langsung pada efektivitas operasional.
“Sistem persuratan online yang diuji coba Bea Cukai Gresik ini terasa langsung manfaatnya karena memangkas waktu proses yang sebelumnya memakan hari,” ungkapnya.
Menurut Desi, kejelasan alur digital memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan sektor industri. Sebab alurnya jauh lebih jelas dan efisien.
"Kami bisa memantau status dokumen tanpa harus berkali-kali konfirmasi ke petugas,” terangnya.
Desi menyimpulkan bahwa inovasi ini menunjukkan kesiapan Bea Cukai untuk beradaptasi dengan ritme bisnis modern. Secara akademis, digitalisasi layanan persuratan dapat dipandang sebagai strategi peningkatan kualitas birokrasi berbasis governance technology. Pendekatan ini menekankan integrasi antara prinsip integritas, efisiensi, dan keterlacakan data. Implementasi sistem ini juga sejalan dengan paradigma New Public Management yang menekankan bukti kinerja, orientasi pelanggan, dan minimalisasi distorsi birokrasi.
“Inovasi seperti ini sangat membantu pengguna jasa dan menunjukkan bahwa pelayanan Bea Cukai semakin adaptif,” tandasnya.
Editor : Cak Fir