RADAR GRESIK – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gresik, Husnul Fiqhan, meminta PT Bungah Industrial Park (BIP) untuk mematuhi seluruh prosedur aturan dalam menjalankan proyek pembangunan di wilayah Kecamatan Bungah.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah aspirasi masyarakat yang masuk selama agenda Reses atau Serap Aspirasi Masyarakat, Sabtu (14/2).
Dalam pertemuan tersebut, warga dari tiga desa ring 1, yakni Desa Melirang, Masangan, dan Bungah, menyampaikan berbagai keluhan terkait proyek kawasan industri seluas 356 hektar tersebut.
Selain masalah sengketa lahan yang masih bergulir, warga juga menyoroti dampak aktivitas pemerataan lahan yang kini mulai merambah wilayah Desa Masangan.
Husnul Fiqhan menegaskan, sebagai proyek berskala besar yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman, perusahaan seharusnya melakukan sosialisasi sejak awal secara masif.
“Perusahaan wajib melakukan sosialisasi, jangan sampai proyek sudah berjalan tetapi warga sekitar belum mendapatkan informasi yang jelas. Sosialisasi ini mencakup pemberitahuan proyek, mitigasi dampak pemerataan lahan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga komitmen Corporate Social Responsibility (CSR),” tegas Husnul, Minggu (15/2).
Politisi muda yang juga mantan aktivis pergerakan ini menambahkan, sosialisasi sangat penting untuk meminimalisir gesekan di lapangan dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagai warga terdampak.
Terkait sengketa lahan dan persoalan yang muncul, Husnul meminta PT BIP menunjukkan niat baik melalui pola penyelesaian non-litigasi atau asas kekeluargaan. Ia memberikan peringatan keras agar tidak ada tindakan intimidasi dalam proses pembangunan.
“Kami minta perusahaan bersikap humanis. Kedepankan penyelesaian kekeluargaan jika terjadi persoalan dengan warga. Jangan sampai ada tindakan yang terkesan arogan, apalagi berbau unsur premanisme. Kehadiran investasi harus memberikan rasa aman, bukan ketakutan,” imbuhnya.
Meski memberikan catatan kritis, Komisi I DPRD Gresik menyatakan tetap mendukung penuh iklim investasi di Kota Pudak. Namun, Husnul menggarisbawahi bahwa investasi harus berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami sangat mendukung investasi sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Gresik,” pungkasnya.
Selain persoalan industri, dalam reses tersebut Husnul juga mencatat keluhan warga mengenai kerusakan parah di ruas jalan nasional wilayah Gresik Utara serta masalah banjir yang kerap menggenangi jalan saat musim hujan. Aspirasi ini akan diperjuangkan melalui forum formal di DPRD Gresik. (jar/han)
Editor : Hany Akasah