Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Pada Senin (11/08), Kementerian ATR/BPN resmi menyelenggarakan Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN Jakarta, yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
"Kami senang menjadi tuan rumah program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara kita untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan kita," ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi dari Nepal dan perwakilan World Bank.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN terus mempercepat pendaftaran pertanahan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan sejak 2017.
"Kami dapat melakukan sertipikasi 5-10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini telah tercapai 122,9 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dengan total 96,7 juta bidang tanah telah diterbitkan sertipikatnya sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah," jelas Wamen Ossy.
Transformasi digital juga menjadi fokus utama dalam penguatan pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang.
"Tentu saja teknologi berperan penting saat ini. Transformasi digital, kami yakin, dapat membawa peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi. Namun, kami juga yakin bahwa hal ini harus didukung oleh tata kelola yang kuat, perlindungan data yang tangguh, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi staf dan pemangku kepentingan," terang Wamen Ossy.
Delegasi Nepal yang dipimpin Joint Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA), Ganesh Prasad Bhatta, menyatakan apresiasinya atas sistem administrasi pertanahan yang diterapkan Indonesia.
"Indonesia telah mengelola pertanahan dengan baik. Daratan Indonesia saja 15 kali lebih besar daripada daratan kami. Bahkan Kementerian ATR/BPN mengelola 5-10 juta bidang tanah per tahun, sedangkan capaian tanah kita saat ini hanya sekitar 35-40 juta bidang tanah. Kami ingin mengadopsi key lesson ini untuk roadmap pertanahan kami di Nepal," ungkapnya.
Dalam agenda learning exchange yang berlangsung selama (11/8) hingga (15/8), delegasi Nepal juga akan melakukan kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, Kantor Pertanahan Kulon Progo, Universitas Gadjah Mada, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini semakin mengukuhkan peran Kementerian ATR/BPN sebagai pusat inovasi dan modernisasi tata kelola pertanahan yang profesional dan transparan.
Hadir mendampingi Wamen Ossy dalam pertemuan ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, menegaskan bahwa seluruh jajaran siap mendukung program strategis pemerintah demi kemajuan sektor pertanahan nasional.
Editor : Cak Fir