RADAR GRESIK - Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih mendapat atensi serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik. Untuk mempermudah masyarakat melaporkan temuan, mereka mendirikan posko kawal hak pemilih diseluruh kecamatan.
Komisioner Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan pendirian posko kawal hak pemilih untuk mempermudah masyarakat melaporkan jika ada temuan pelanggaran selama pelaksanaan coklit.
"Kami mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan coklit," ujar Komisioner Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman.
Pihaknya bersama jajarannya bakal terjun langsung melakukan pengawasan. "Jadi selain mendirikan posko kami juga menerjunkan 356 Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan langsung dilapangan," ungkap Komisioner Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman.
Ia menjelaskan, pelaksanaan coklit pada Pilkada 2024 ini menjadi atensi serius Bawaslu Gresik lantaran pada coklit Pemilu 2024 lalu banyak temuan pelanggaran di lapangan.
"Mulai tidak ditempelnya stiker hingga Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tidak door to door mendatangi rumah-rumah warga," tandas Komisioner Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman.
Selain itu, pada pemilu 2024 lalu Bawaslu menemukan 7.278 pemilih yang tidak dicoklit pantarlih.
"Sehingga mereka dimasukkan dalam data Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ini tidak boleh lagi terjadi pada Pilkada 2024," terang Komisioner Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq