RADAR GRESIK - Rencana pemecahan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik masih menuai pro dan kontra di kalangan DPRD Gresik. Salah satunya Fraksi PKB. Mereka meminta pemecahan OPD tersebut ditunda.
Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik Siti Fatimah mengatakan bahwa rencana pemecahan BPPKAD sebaiknya ditunda.
Pihaknya beralasan, Birokrasi yang sehat adalah miskin struktur namun kaya fungsi. Wacana pemecahan adalah bentuk memperkaya struktur namun meninimalisir fungsi.
"Menurut kami, permasalahan pendapatan daerah yang menjadi problem akhir-akhir ini bukanlah pada struktur organisasi, melainkan pada good will dan rendahnya kesadaran untuk turun ke lapangan secara on the spot," ujar Siti Fatimah.
Kemudian, pada data naskah akademik disampaikan bahwa BPPKAD masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 160 orang.
Maka, penambahan pegawai baru akibat pemecahan struktur organisasi tentu berdampak pula pada fiskal daerah terutama pada postur belanja daerah.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini Pemerintah Daerah sedang defisit anggaran. Menurut kami, penopang pendapatan adalah dengan memperbanyak petugas- petugas di lapangan, bukan lantas memperbanyak tenaga- tenaga yang bersifat hanya mengurusi administrasi di kantor saja," kata Siti Fatimah.
Di sisi lain, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan detail mengenai proyeksi dan konsekuensi besaran tambahan biaya belanja pegawai beserta tunjangannya. Serta pola pungutan retribusi yang dikelola melalui OPD yang membidangi seperti Dishub, Disparekrafbudpora, Diskoperindag.
"Sekali lagi kami tekankan bahwa data dan fakta lapangan sudah tersedia tinggal kemauan dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kami berpendapat untuk pemisahan BPPKAD menjadi Bapenda dan BKAD ditangguhkan terlebih dahulu menunggu kondisi fiskal daerah membaik," tegas Siti Fatimah.
Baca Juga: BPPKAD Naikan Target Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan Rp 100 M
Langkah jangka pendeknya adalah dengan mengintensifkan peran tenaga-tenaga lapangan dan pola pengawasan sehingga pendapatan bisa semakin optimal.
Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra. Mereka menilai salah satu penyebab masalah tidak optimalnya kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah terlalu besarnya beban kerja yang ada pada BPPKAD akibat adanya penggabungan dua fungsi dalam satu perangkat daerah.
Yaitu fungsi Pendapatan dan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sehingga Kepala Badan kurang fokus dalam menjalankan tugas di dua fungsi tersebut.
"Jika alasan ini menjadi dasar perubahan kenapa tidak ditambahkan saja Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melihat jumlah pegawai dan jumlah Kebutuhan tidak Sesuai," ujar Ketua Fraksi Gerindra Lutfi Dhawam. (rof)
Editor : Hany Akasah