RADAR GRESIK — Anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik mengalami penyesuaian dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
Meski mengalami kenaikan pagu sebesar Rp154,87 juta, peningkatan anggaran tersebut diiringi dengan pemangkasan pada sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Syaifudin, menyampaikan bahwa berdasarkan progres pembahasan anggaran 2026, total APBD Dinsos Gresik semula tercatat sebesar Rp16,252 miliar. Dalam KUPA, pagu anggaran tersebut bertambah sebesar Rp154,870 juta sehingga totalnya menjadi Rp16,407 miliar.
Baca Juga: Berikan Bebas SPP Hingga Rekreasi untuk Paskibraka, Kebijakan SMK HU-BP Dipuji Anggota DPRD Gresik
Kenaikan tersebut tersebar di sejumlah pos. Program Rehabilitasi Sosial mengalami penambahan Rp250 juta yang dialokasikan untuk pengadaan kursi roda bagi jemaah haji sebesar Rp200 juta dan sarana-prasarana Sekolah Rakyat (SR) sebesar Rp50 juta.
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial juga mendapat tambahan Rp278 juta. Anggaran ini diperuntukkan bagi pendataan fakir miskin sebesar Rp200 juta serta operasional calon siswa Sekolah Rakyat sebesar Rp78 juta.
Sementara itu, program penanganan bencana mendapat tambahan Rp22 juta untuk penanganan jenazah tanpa identitas (Mr. X), dan program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) tercatat sebesar Rp141,57 juta.
Baca Juga: Pimpin Sertijab 14 PJU dan Kapolsek Jajaran, Kapolres Gresik Tekankan Peningkatan Pelayanan
Di sisi lain, sejumlah program justru mengalami pengurangan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang Rp175,12 juta akibat penyesuaian gaji pegawai pensiun, jabatan kosong, serta PPPK.
Pemangkasan juga terjadi pada Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp220 juta yang berdampak langsung pada penurunan alokasi hibah untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Karang Taruna.
Menanggapi hal tersebut, Muchamad Syaifudin merekomendasikan agar kenaikan anggaran tidak sekadar bertambah secara nominal, melainkan diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Baca Juga: Alokasikan Anggaran Rp77 Miliar, Pembangunan Jalan Poros Desa Selatan Gresik Jadi Prioritas
Komisi IV meminta anggaran penanganan bencana, khususnya belanja penanganan Mr. X, ditambah sebesar Rp38 juta sehingga total anggarannya menjadi Rp60 juta.
“Anggaran untuk penanganan Mr. X perlu diperkuat, karena menyangkut persoalan sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Kami juga meminta tambahan Rp100 juta pada Program Pemberdayaan Sosial untuk belanja hibah LKS,” kata Syaifudin.
Selain itu, DPRD berharap Dinsos lebih berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja. Anggaran yang dinilai kurang mendesak diminta digeser untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: Bentengi Desa dari Ekspansi Industri, DPRD Gresik Dorong Ranperda Kawasan Perdesaan
Persoalan pelayanan sosial juga terlihat dari kebutuhan alat bantu masyarakat. Dinsos Gresik saat ini mencatat ada 50 unit kursi roda yang telah dipinjamkan kepada 16 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Guna memenuhi ketercukupan alat bantu tersebut, Dinsos berencana menambah unit kursi roda melalui alokasi Rp200 juta dalam perubahan anggaran 2026.
Sebagai bagian dari Program Rehabilitasi Sosial, DPRD menilai pengadaan alat bantu perlu dipastikan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan secara optimal oleh warga yang membutuhkan.
Syaifudin menekankan bahwa dengan total pagu perubahan mencapai Rp16,407 miliar, pembahasan anggaran Dinsos Gresik bukan semata-mata soal besaran dana, melainkan ketajaman pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas.
Baca Juga: Respons Aspirasi Massa, Ketua DPRD Gresik Siap Kirim Surat Dukungan RUU Perampasan Aset ke Pusat
DPRD meminta setiap rupiah anggaran diarahkan pada kebutuhan sosial yang paling mendesak. Kenaikan pagu jangan sampai hanya menjadi angka di atas kertas sementara kebutuhan riil masyarakat masih tertunda.
“Kenaikan pagu harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran program, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Syaifudin. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik