Soroti Target PBG Rp75 M, DPRD Gresik Sebut Program MBG dan KDKMP Berpotensi Dongkrak Pendapatan
RADAR GRESIK — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mengingatkan pemerintah daerah agar menghitung potensi pendapatan daerah secara realistis. Langkah ini dinilai krusial agar target yang ditetapkan dalam dokumen anggaran tidak terlampau tinggi dan tetap berpijak pada kondisi riil di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Kurdi, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah peluang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak penerimaan daerah.
Salah satunya berasal dari pembangunan fasilitas pendukung program pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Baca Juga: Pemkab Gresik Jaga Transaksi Pasar Tetap Jujur, Uji Tera Timbangan Digencarkan
Menurutnya, pembangunan berbagai sarana fisik untuk program tersebut berpotensi memberikan sumbangan penerimaan daerah melalui retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta komponen pajak dan retribusi terkait lainnya.
“Program MBG dan KDKMP ini juga menjadi potensi sumber pendapatan baru. Ada PBG, SLF, kemudian komponen pajak dan retribusi lainnya,” kata sosok yang akrab disapa Gus Kurdi tersebut.
Kendati demikian, Gus Kurdi mengimbau agar seluruh potensi baru tersebut tidak lantas dimasukkan secara intuitif sebagai target penerimaan pasti.
Pemerintah daerah diminta cermat melihat progres pembangunan di tiap-tiap wilayah guna memastikan penerimaan yang diproyeksikan benar-benar dapat terealisasi masuk ke kas daerah.
Pertimbangan ini didasari oleh laju pembangunan fasilitas MBG dan KDKMP antarwilayah yang belum tentu seragam. Di samping itu, adanya perubahan kebijakan teknis terkait PBG serta hambatan regulasi kerap memengaruhi besaran penerimaan secara keseluruhan.
“Perhitungannya tetap harus mengacu pada kondisi lapangan, perubahan kebijakan PBG, hambatan regulasi, serta potensi pendapatan yang memang benar-benar bisa direalisasikan,” ujarnya.
Secara khusus, Gus Kurdi menyoroti target penerimaan dari sektor PBG yang dipatok mencapai Rp75 miliar. Ia menilai angka tersebut masih terlalu tinggi jika mengacu pada mekanisme serta kondisi perizinan yang berlangsung saat ini. Target yang dinilai lebih rasional menurutnya berada di kisaran Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
