RADAR GRESIK – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Kurdi, memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan dan pemangkasan anggaran dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) Kabupaten Gresik.
Sebagai wadah serap aspirasi, forum ini menjadi titik krusial untuk merumuskan langkah strategis di sektor ekonomi kerakyatan, meskipun tengah dibayangi efisiensi fiskal.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah penurunan signifikan anggaran Diskopumperindag tahun ini yang mencapai sekitar Rp 53 miliar. Penurunan ini salah satunya dipicu oleh tidak terserapnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Menanggapi situasi tersebut, Muhammad Kurdi atau yang akrab disapa Gus Kurdi, menilai sistem penganggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik harus bertransformasi agar lebih kompetitif dan efektif.
“Sudah saatnya plotting anggaran tidak monoton dan berulang setiap tahun seperti sebelumnya. Harus berbasis pada capaian kinerja. OPD yang mampu mencapai atau bahkan melampaui target, pagu anggarannya bisa ditambah di tahun berikutnya. Sebaliknya, yang tidak mencapai target perlu dievaluasi,” kata Gus Kurdi, Selasa (3/3).
Meski mendorong skema berbasis kinerja, ia menekankan bahwa belanja wajib (mandatory spending) dan belanja rutin pegawai tetap harus terlindungi.
Namun, ia menyayangkan merosotnya alokasi untuk sektor koperasi dan usaha mikro. Dari total pengurangan yang ada, urusan wajib sektor ini hanya mendapatkan alokasi Rp 1,9 miliar, angka yang terjun bebas jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 5 miliar.
Kekhawatiran muncul karena sebagian besar dari dana Rp 1,9 miliar tersebut terserap untuk pendampingan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kondisi ini dinilai membuat koperasi yang sudah lama eksis serta pelaku usaha mikro lainnya minim mendapatkan dukungan anggaran.
“Padahal sektor koperasi dan usaha mikro ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Harus ada perhatian lebih,” terangnya.
Guna mengatasi keterbatasan tersebut, Gus Kurdi mendorong adanya inovasi di sektor permodalan melalui kerja sama dengan Bank Gresik. Ia mengusulkan penciptaan produk kredit berbunga rendah, bahkan tanpa agunan, untuk industri kecil dan koperasi agar mereka tidak terbebani syarat yang berat saat ingin berkembang.
“Perlu ada skema kredit yang betul-betul berpihak pada pelaku usaha kecil, agar mereka bisa berkembang tanpa terbebani syarat yang berat,” imbuhnya.
Selain modal, Gus Kurdi mengusulkan agar pemerintah daerah kembali membuka keran hibah bagi sektor perdagangan dan industri kecil sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi lokal.
Masalah infrastruktur pasar juga tak luput dari pengamatannya. Dari tujuh pasar yang dikelola dinas, sebagian besar dinilai dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan revitalisasi segera agar pedagang maupun pembeli merasa nyaman.
“Revitalisasi pasar sangat penting agar pedagang dan pembeli merasa nyaman. Ini juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi,” tegas Gus Kurdi.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi terhadap tuntasnya pembangunan Pasar Sidayu yang baru. Ia berharap fasilitas yang lebih modern dan representatif tersebut menjadi motor penggerak ekonomi bagi warga sekitar.
“Semoga dengan pasar yang lebih representatif, pedagang semakin nyaman dan dagangannya semakin cuan,” tutupnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah