Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Damkar Jadi Primadona Warga, DPRD Gresik Usulkan Satu Pos di Setiap Kecamatan

F
Penulis: Fajar Yuliyanto❯
Damkar Jadi Primadona : Anggota Bapemperda DPRD Gresik, Muhammad Kurdi. (Fajar/Radar Gresik)
Damkar Jadi Primadona : Anggota Bapemperda DPRD Gresik, Muhammad Kurdi. (Fajar/Radar Gresik)

Advertisement

RADAR GRESIK – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) Kabupaten Gresik kini semakin menjadi tumpuan harapan masyarakat. Tidak hanya urusan api, petugas Damkar kini menjadi "primadona" untuk berbagai urusan darurat lainnya, mulai dari evakuasi hewan liar, pencegahan bunuh diri, hingga konsultasi masalah sosial.

Melihat tingginya ketergantungan masyarakat tersebut, DPRD Kabupaten Gresik mengusulkan adanya penambahan pos Damkar secara masif. Hal ini bertujuan untuk mempercepat response time atau waktu tanggap penanganan darurat di seluruh wilayah Gresik.

Advertisement

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, menilai manfaat Damkar kini sudah meluas jauh melampaui tugas pokoknya. Ia menyebut personel Damkar kerap membantu evakuasi yang unik dan mendesak (Rescue).

“Terkait Damkar, saya melihat sekarang ini semacam menjadi primadona di masyarakat. Tidak hanya memadamkan api, tapi juga membantu penanganan lain,” kata Gus Kurdi, sapaan akrabnya, Kamis (14/5/2026).

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menyoroti masih banyaknya wilayah yang sulit dijangkau dalam waktu cepat. Salah satu contoh kasus terjadi di wilayah Gresik Utara, di mana pos Damkar saat ini hanya tersedia di Kecamatan Dukun.

Jarak tempuh yang jauh mengakibatkan bantuan seringkali datang terlambat. Gus Kurdi mencontohkan kebakaran besar di Ujungpangkah beberapa waktu lalu, di mana petugas baru sampai saat bangunan sudah ludes terbakar akibat kendala jarak lokasi.

Melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait Damkar yang sedang dibahas, Gus Kurdi mendorong pengaturan cakupan wilayah pelayanan yang lebih ideal. Ia mengusulkan penambahan pos yang lebih dekat dengan pemukiman warga.

“Makanya perlu diatur seideal mungkin dalam perubahan Perda baru. Jangkauan respon harus lebih dekat. Kalau perlu satu pos untuk satu atau dua kecamatan supaya pelayanan lebih maksimal,” pungkasnya.

Dengan adanya penguatan regulasi dan penambahan pos ini, diharapkan risiko kerugian materiil maupun korban jiwa akibat bencana dapat diminimalisir di seluruh pelosok Kabupaten Gresik. (jar/han)

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

Kawal Program MBG di Gresik, DPRD Lakukan Monitoring untuk Tekan Stunting dan Tingkatkan Kualitas SDM

Kawal Program MBG di Gresik, DPRD Lakukan Monitoring untuk Tekan Stunting dan Tingkatkan Kualitas SDM

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Khomsatun dan Subadi, melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M). Langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan k

Perkuat Inklusivitas, Pemkab dan DPRD Gresik Percepat Revisi Perda Pengarusutamaan Gender

Perkuat Inklusivitas, Pemkab dan DPRD Gresik Percepat Revisi Perda Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik secara resmi menggelar public hearing terkait rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah.

Respons Cepat Tim URC DPUTR Gresik Benahi Jalan Berlubang di Wilayah Utara, DPRD Beri Apresiasi

Respons Cepat Tim URC DPUTR Gresik Benahi Jalan Berlubang di Wilayah Utara, DPRD Beri Apresiasi

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kualitas infrastruktur di wilayah Gresik Utara. Tim ini bergerak cepat melakukan perbaika

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer