RADAR GRESIK - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Lutfi Dhawam, mendorong penambahan fasilitas rawat inap di puskesmas. Langkah ini diambil seiring dengan aturan BPJS Kesehatan yang mewajibkan 195 jenis layanan kesehatan ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1).
"Dengan adanya aturan BPJS tersebut, maka puskesmas harus dipersiapkan untuk memberikan layanan rawat inap agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan penanganan medis," kata Lutfi.
Politikus dari Partai Gerindra ini menjelaskan, saat ini ada tujuh puskesmas yang ditunjuk untuk memberikan layanan rawat inap. Namun, dua di antaranya, yaitu Puskesmas Nelayan dan Puskesmas Industri, belum memiliki fasilitas tersebut karena keterbatasan lahan.
"Dua puskesmas tersebut belum bisa melayani rawat inap karena tidak ada lahan. Kemungkinan puskesmas ini nantinya di tingkat, namun kalau ada lahan bisa segera dibangun," ujarnya.
Lutfi juga menyoroti kondisi Puskesmas Alun-alun yang mengalami kelebihan beban pasien karena tingginya kebutuhan rawat inap. Masalah serupa juga menjadi perhatian di Pulau Bawean, di mana rumah sakit setempat dinilai belum memenuhi standar pelayanan yang layak.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi puskesmas sesuai arahan Presiden dalam memperkuat layanan kesehatan primer. Untuk membangun satu gedung puskesmas rawat inap diperkirakan membutuhkan anggaran antara Rp150 juta hingga Rp200 juta. Jika ditotal, anggaran untuk tujuh puskesmas diperkirakan mencapai sekitar Rp1,5 miliar, belum termasuk biaya pengadaan alat kesehatan.
"Intinya, puskesmas harus bisa maksimal dalam melayani masyarakat Kabupaten Gresik," pungkanya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah