RADAR GRESIK – Anggota Komisi III DPRD Gresik, Khoirul Huda, telah menyerap berbagai keluhan dan aspirasi mendesak dari warga di Daerah Pemilihan (Dapil) 9, yang meliputi wilayah Manyar dan Bungah.
Dalam kegiatan reses tersebut, sejumlah persoalan krusial diangkat oleh masyarakat, mulai dari ketidakjelasan pencairan bantuan hibah hingga kerusakan infrastruktur yang parah.
Warga Manyar dan Bungah menyoroti lambatnya proses pencairan bantuan hibah yang diperuntukkan bagi masjid, musala, madrasah, dan lembaga masyarakat. Meskipun seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan, hingga kini pencairan bantuan tersebut belum menunjukkan kejelasan.
"Terkait hibah, kami minta untuk segera diproses karena semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada," tegas Huda, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik dan Ketua DPC PPP Gresik.
Isu infrastruktur menjadi sorotan utama lainnya. Jalan Daendels disebut kerap memakan korban jiwa akibat lalu lintas kendaraan bertonase tinggi yang tidak terkontrol.
Huda mendesak Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengambil tindakan tegas menindak pelanggaran tonase demi keselamatan masyarakat.
Selain itu, kerusakan Jalan Kabupaten Suci - Leran dan ruas jalan di sekitar PPS Suci juga menjadi perhatian serius.
Pembangunan Jalan Suci - Leran yang seharusnya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini terpaksa ditunda karena kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Sementara itu, untuk ruas Jalan PJKA PPS, Huda meminta realisasi pembangunan segera dilakukan, mengingat pengembang telah siap meskipun baru terealisasi separuh jalur dari arah PPS Suci menuju Peganden.
Masalah kemacetan pada jam sibuk, terutama saat berangkat dan pulang kerja, juga dikeluhkan warga. Huda menyarankan perlunya penertiban penggunaan kendaraan roda dua untuk menata arus lalu lintas.
Persoalan lain yang dianggap mendesak adalah banjir yang hampir selalu melanda kawasan Manyar Utara setiap kali hujan turun.
Warga meyakini kondisi ini dipicu oleh aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar, termasuk JIIPE, kawasan Maspion, dan pabrik Mie Sedap.
Menanggapi hal ini, Huda menegaskan bahwa pihak pengembang kawasan harus bertanggung jawab dan segera mencarikan solusi permanen agar bencana banjir tidak terus berulang.
"Semua masukan warga menjadi bahan kami untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah nyata," pungkas Huda, memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke pembahasan tingkat DPRD dan diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (jar/han)
Editor : Hany Akasah