RADAR GRESIK – Para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Tambang, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Gresik, mengadukan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik. Dalam rapat dengar pendapat (hearing), mereka mempertanyakan kejelasan status lahan yang selama ini mereka tempati, yang kini dikelola oleh PT Semen Indonesia (SMI).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan pedagang, Pemerintah Desa (Pemdes) Yosowilangun, Camat Manyar, dan perwakilan dari PT SMI. Pertemuan ini mengungkap keresahan para pedagang terkait rencana penertiban yang dinilai belum jelas.
Fathorrahman, perwakilan PKL, menjelaskan bahwa pedagang telah menempati lahan tersebut sejak tahun 2016 berdasarkan perjanjian sewa pakai dengan KUKMI yang berakhir pada 2020.
"Kami merasa kesulitan sejak perjanjian itu tidak diperpanjang, padahal aktivitas dagang sudah berjalan bertahun-tahun," kata Fathorrahman.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT SMI, Handoyo, menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang dikelola BUMN.
"Aset milik Semen Indonesia ini dibeli, bukan hibah dari negara. Sejak kerja sama dengan KUKMI berakhir pada 2020, tidak ada serah terima lagi. Mulai 2021, pengelolaan dilakukan oleh PT SMI (Sinergi Mitra Investama) sebagai mitra," jelasnya. Ia juga menyinggung adanya perubahan fungsi lahan, dari yang seharusnya sebagai pujasera menjadi kafe yang menimbulkan kebisingan.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, menambahkan bahwa keberadaan PKL di jalan tambang awalnya justru menjadi solusi masalaMasyaraka
"Dulu jalan tambang itu sepi, rawan, bahkan jadi tempat pembuangan sampah. Kehadiran pedagang membuat kawasan itu lebih hidup," terangnya.
Menyikapi polemik ini, Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menjelaskan bahwa penataan lahan akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yosowilangun.
"Segala bentuk perencanaan terkait ketertiban, konsep bangunan, hingga kebutuhan lingkungan seperti jalan yang kurang lebar maupun pencahayaan akan disesuaikan oleh Bumdes," kata Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan bahwa aset bangunan yang ada akan dihibahkan kepada pedagang, sementara retribusi akan dikelola langsung oleh Bumdes.
"DPRD Gresik berjanji akan mengawal proses tindak lanjut agar tidak merugikan warga kecil," tegasnya, memastikan bahwa nasib para pedagang akan tetap menjadi prioritas. (jar/han)
Editor : Hany Akasah