RADAR GRESIK – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Gresik terus menggencarkan sosialisasi hidup rukun dan harmonis dalam bingkai kebhinekaan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi gesekan horizontal antar-etnis atau antar-golongan di tengah pesatnya perkembangan industri dan pemukiman di wilayah Gresik.
Dalam salah satu kegiatannya, FPK Kecamatan Kebomas menggelar sosialisasi bertema Harmoni Kebhinekaan dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan di aula Kantor Kecamatan Kebomas, Gresik. Acara tersebut dihadiri para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Kebomas beserta sekretarisnya, serta sejumlah tokoh ormas keagamaan setempat.
Camat Kebomas, Tri Joko Efendi, dan Sekretaris FPK Kabupaten Gresik, Drs. Mohammad Zaini, hadir sebagai narasumber. Keduanya menekankan pentingnya memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat yang semakin heterogen.
“Meskipun konflik antar-suku, agama, dan etnis di Gresik relatif minim, kita tidak boleh lengah. Potensi gesekan selalu ada, apalagi di kawasan yang berkembang pesat seperti Kebomas,” ujar Zaini.
FPK Gresik akan terus memperluas jangkauan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Saat ini, Forum Pembauran Kebangsaan baru terbentuk di lima kecamatan, yakni Gresik Kota, Kebomas, Manyar, Driyorejo, dan Menganti.
“Soal biaya operasional, jangan dipikir dulu. Yang penting bentuk dulu FPK-nya. Kalau sudah ada, jalannya pasti akan ketemu,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Kebomas, Tri Joko Efendi, menegaskan bahwa stabilitas sosial di wilayahnya sejauh ini terjaga. Namun ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan, terlebih di tengah kondisi global yang penuh ketegangan.
“Konflik global seperti perang Iran-Israel, Ukraina-Rusia, dan ketegangan di Timur Tengah memang membuat isu konflik lokal terasa tenggelam. Tapi kita tetap harus siaga,” jelasnya.
Tri juga mengajak masyarakat memanfaatkan pendopo kecamatan sebagai ruang dialog terbuka.
“Silakan datang ke pendopo kapan saja. Kita bisa cangkrukan sambil ngopi dan membahas persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Pendopo ini bukan milik camat, tapi milik masyarakat,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah