RADAR GRESIK - Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah mengajukan usulan pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi.
Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Gresik, Ratna Heri Sulistyowati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan rekapitulasi data kebutuhan pupuk untuk sektor perikanan budidaya di Kabupaten Gresik.
"Kami sudah mengajukan usulan pupuk subsidi ke pemerintah pusat. Data yang kami rekapitulasi berasal dari kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang tersebar di 11 kecamatan di Gresik," ujar Ratna, Senin (14/4).
Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat 303 Pokdakan dengan total 5.683 pembudidaya. Luas lahan tambak yang dikelola mencapai 8.743,08 hektare.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi yang diajukan untuk tahun 2025 yakni Urea: 2.449.818,50 kilogram, SP: 2.379.946,80 kilogram dan pupuk organik: 262.477,00 kilogram.
"Untuk kuota pastinya, kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian," jelas Ratna.
Ratna menambahkan, Perpres Nomor 6 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok tani atau Pokdakan. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh menteri terkait.
"Kami berharap alokasi pupuk bersubsidi ini dapat terealisasi pada tahun 2025, sehingga dapat meringankan beban para petambak di Gresik," pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah