Optimalkan Peran Fraksi, DPC PKB Gresik Buka Rumah Aspirasi Setiap Hari Jumat
RADAR GRESIK – Terobosan baru dilakukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gresik dalam menyerap keluhan warga.
Partai berlambang bola dunia ini resmi menetapkan hari Jumat sebagai "Hari Fraksi", di mana anggota legislatif wajib berkantor di DPC untuk melayani masyarakat secara langsung.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang diteruskan melalui DPW PKB Jawa Timur. Tujuannya jelas: mengoptimalkan kinerja anggota dewan agar lebih responsif terhadap persoalan di akar rumput.
Baca Juga: DPRD Gresik Serahkan Rekomendasi LKPJ, Ini Poin-Poin Pentingnya
Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik, Abdul Qodir menyatakan, perubahan pola kerja ini menjadi bagian dari transformasi besar di tubuh partai. Anggota fraksi kini memiliki jadwal rutin untuk "ngantor" di DPC guna mengurai berbagai persoalan masyarakat.
“Hari Jumat menjadi hari fraksi. Anggota fraksi wajib berada di DPC untuk menerima aspirasi. Kami ingin menekankan pendekatan 'membersamai' masyarakat, bukan sekadar mendampingi. Kader di legislatif harus merasakan langsung persoalan warga,” ujar Qodir saat ditemui di Kantor DPC PKB Gresik, Jumat (1/5).
Nantinya, setiap laporan yang masuk akan dipetakan dan diklasifikasikan oleh Ketua Fraksi. Tindak lanjutnya bisa berupa komunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik maupun melalui pembahasan di komisi-komisi DPRD.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Imron Rosyadi menambahkan, program ini menjadi suplemen penting bagi mekanisme reses yang selama ini hanya dilakukan tiga kali dalam setahun.
“Masyarakat bisa datang setiap hari Jumat mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB di Kantor DPC PKB Gresik. Kami harapkan warga membawa pokok persoalan yang jelas agar penanganannya bisa lebih cepat dikonsolidasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” jelas Imron.
Melalui program Rumah Aspirasi ini, PKB Gresik berkomitmen untuk memperpendek jarak antara rakyat dan wakilnya.
Isu-isu krusial seperti pemerataan akses kesehatan hingga pendidikan akan menjadi prioritas utama untuk dikawal hingga tuntas. (jar/han)
