Tahun Depan, Anggaran Banpol Gresik Diproyeksikan Naik Jadi Rp 7,5 Miliar
RADAR GRESIK – Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) di Kabupaten Gresik diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 7,5 miliar pada Tahun Anggaran 2027.
Kenaikan ini didasarkan pada usulan penyesuaian nilai bantuan dari semula Rp 8.000 menjadi Rp 10.000 per suara sah hasil Pemilu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gresik, Nanang Setiawan, menjelaskan bahwa draf usulan kenaikan tersebut telah berproses mendapatkan persetujuan Bupati Gresik sebelum nantinya dilanjutkan ke Gubernur Jawa Timur.
Baca Juga: Dinas Pertanian Gresik Gelar Gerakan Pangan Murah di WEP, Ratusan Warga Berburu Sembako
Kenaikan ini dirancang setelah mempertimbangkan secara matang kapasitas serta kemampuan keuangan daerah, utamanya usai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diutamakan.
Selain itu, Pemkab Gresik juga mengacu pada kebijakan daerah tetangga, seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto yang bahkan telah menerapkan nilai bantuan hingga Rp 12.000 per suara sah.
“Dengan penyesuaian ini, total dana Banpol untuk partai politik di Gresik pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp 7,5 miliar. Angka ini naik dari alokasi tahun 2026 yang sebesar Rp 6,2 miliar,” terang Nanang.
Baca Juga: Atasi Kekeringan Tempat Ibadah, DMI Gresik Gandeng FoZ, Baznas, dan Kemenag Salurkan Air Bersih
Secara statistik, alokasi Banpol Gresik membengkak sekitar Rp 1,3 miliar atau naik 20,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk nilai bantuan per suara sah mengalami kenaikan sebesar 25 persen.
Bantuan keuangan ini akan disalurkan kepada delapan partai politik penerima yang memiliki keterwakilan kursi di DPRD Kabupaten Gresik, yakni PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan Partai Golkar.
Terkait porsi penggunaannya, Nanang menegaskan aturan ketat telah ditetapkan. Sebanyak 60 persen dana Banpol wajib dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik masyarakat, sedangkan 40 persen sisanya dimanfaatkan untuk operasional sekretariat partai.
Baca Juga: Dinkes Gresik Gandeng Dokter Spesialis Anak untuk Pendampingan Tumbuh Kembang Balita Bermasalah Gizi
"Dana operasional mencakup operasional rutin seperti pembayaran tagihan listrik, air, perawatan kendaraan, kebutuhan transportasi, hingga logistik pendukung. Adapun pendidikan politik dapat diselenggarakan di hotel maupun lokasi lain sesuai kebutuhan agenda partai," urainya.
