RADAR GRESIK – Pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik sejak bertahun-tahun lalu hingga kini belum mampu dimanfaatkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. DPRD Gresik menilai persoalan ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) gagal menjadi fasilitator untuk membangun ekosistem industri untuk melibatkan masyarakat sekitar.
Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan sampai saat ini banyaknya perusahaan belum bisa memberikan sumbangan secara maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga belum banyak UMKM lokal yang bermitra dengan industri.
"Bahkan, sampai sekarang angka pengangguran juga masih tinggi. Warga Gresik masih kesulitan mengakses lowongan kerja di perusahaan," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Syahrul Munir.
Saat ini tumbuh subur percaloan tenaga kerja karena perusahaan kebanyakan menggunakan perusahan outsourcing. Bahkan, ada yang mewajibkan calon tenaga kerja membayar sebelum diterima kerja dengan alasan biaya administrasi. "Sehingga, minimal sebulan mereka harus kerja bhakti untuk menutupi pembayaran adminstrasi yang telah dikeluarkan,” ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Syahrul Munir.
Menurut dia, jika pemkab mampu menjadi fasilitator untuk membangun ekosistem industri maka banyak pihak akan beroperasi dalam suatu rantai nilai akan terakomodir. Mulai dari perusahaan rintisan (start-up) terkecil hingga perusahaan terbesar, mulai dari akademisi, penyedia layanan penelitian, hingga pemasok di tingkat UMKM.
Para pihak yang berkompeten juga diajak sharing atau duduk bersama. Karena, kata Syahrul, bisa jadi pemerintah daerah tidak memiliki pengetahuan yang cukup dengan kondisi di lapangan. Misalnya, perwakilan buruh juga dilibatkan dalan menciptakan ekosistem industri.
“Pemerintah daerah harus mampu berkomunikasi dengan baik bersama pelaku usaha. Termasuk birokrat harus mengesampingkan egosentris. Khususnya, kepala daerah sebagai manager dari birokrat harus mampu mengelobrasi. Nah, semua itu masih jauh dari harapan,” pungkas Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Syahrul Munir. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq