GRESIK -- Kebijakan penghapusan tunggakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mendapat respon positif dari kalanhan dewan. Wakil rakyat berharap kebijakan ini bisa membuat wajib retribusi IMB bisa lebih taat membayar. Sehingga bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami merespon baik kebijakan itu. Namun, kebijakan ini harus berimplikasi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Anggota Komisi II Syahrul Munir.
Menurut dia, dengan adanya penghapusan tunggakan retribusi IMB, wajib retribusi baik dari pribadi maupun perusahaan segera merespon dengan menjalankan kewajibannya yang belum dilaksanakan.
Sebab, hal ini merupakan bagian dari membantu pembangunan daerah yang saat ini sedang dilanda defisit (berkurang) pendapatan daerah untuk menopang pembiayaan.
"Tentunya, kebijakan ini harus berdampak terhadap PAD. Mengapa? Sebab, wajib retribusi yang telah diberikan pengampunan tidak membayar tunggakan di masa lampau, kemudian mau membayar kewajibannya di tahun ini berdampak terhadap masuknya pendapatan," ungkap dia.
Syahrul lebih jauh mengungkapkan, DPMPTSP salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pada APBD tahun 2023, mendapatkan tugas pendapatan cukup besar. Mencapai Rp 185 miliar.
Dari target sebesar itu, kata Syahrul, berdasarkan hasil evaluasi Komisi II perbulan September, pendapatan yang masuk di DPMPTSP baru kisaran Rp 17 miliar.
"Hingga bulan sembilan. Bulan September target pendapatan yang dipatok Rp 185 miliar di DPMPTSP baru masuk sekitar 17 miliar. Belum 50 persen," ungkap politisi muda asal Kecamatan Manyar ini.
Karena itu, tambah Syahrul, diharapkan dengan adanya lompatan kebijakan penghapusan retribusi IMB, bisa menjadi solusi untuk mengejar target pendapatan.
"Semoga saja," pungkasnya. (rof)
Editor : Hany Akasah