RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bergerak cepat untuk membebaskan wilayah selatan dari ancaman banjir musiman.
Langkah strategis diambil dengan membentuk tim teknis normalisasi lintas sektor guna mengatasi penyempitan saluran air yang selama ini terhambat oleh keberadaan bangunan liar (bangli) dan sedimentasi parah.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Driyorejo dan Wringinanom kini menjadi prioritas utama. Hal ini disampaikan usai audiensi bersama DPRD Gresik pasca-penertiban bangli di Dusun Semambung, Desa Driyorejo.
Baca Juga: Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar, DLH Gresik Olah Residu Pasar Sidayu Jadi Energi Alternatif
“Kita bentuk tim teknis normalisasi agar penanganan bebas banjir di wilayah selatan berjalan efektif. Semua pihak terlibat, termasuk DPRD melalui Komisi III, supaya pengawasan dan pelaksanaannya berjalan maksimal,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.
Gus Yani juga memastikan bahwa dukungan anggaran akan diprioritaskan melalui APBD, berkoordinasi langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Dhiannita Tri Astuti, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei lapangan, sistem drainase di kawasan Driyorejo mengalami kendala serius. Banyak saluran irigasi yang menyempit, dangkal, bahkan hilang tertutup bangunan.
Baca Juga: Malam Syahdu di Kedamean: Saat Polisi Menjadi 'Jalan Pulang' bagi Ibu Siti yang Tersesat
“Penanganan banjir tidak bisa parsial, harus satu sistem dari hulu ke hilir. Kami tidak hanya fokus pada Kali Afur, tetapi juga saluran pendukung lainnya. Apalagi ada sekitar 22 perusahaan di kawasan ini yang sistem drainasenya saling terhubung,” jelas Dhiannita.
Normalisasi Kali Afur direncanakan segera dieksekusi setelah musim hujan berakhir, dengan koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) selaku pemegang kewenangan sungai utama.
Menariknya, kawasan yang telah ditertibkan tidak akan dibiarkan kosong. DPUTR akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menata ulang lahan bekas bangunan liar tersebut menjadi ruang terbuka hijau atau taman. Langkah ini diambil agar fungsi saluran tetap terjaga dan tidak kembali diserobot oleh bangunan tidak berizin.
Baca Juga: Sempat Pesan Jahe Merah, Seorang Pria Ditemukan Tak Bernyawa di Depan Warkop Sidayu Gresik
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia merekomendasikan percepatan pembahasan anggaran agar proyek ini bisa masuk dalam skala prioritas.
“Kami dorong agar penanganan banjir ini masuk prioritas APBD. Untuk warga terdampak, proses relokasi akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi II bersama pemerintah desa sesuai aturan yang berlaku,” tegas Syahrul.
Dengan terbentuknya tim teknis ini, Pemkab Gresik optimis penanganan banjir di wilayah selatan akan lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta pelaku usaha di kawasan industri tersebut. (jar/han)
Editor : Hany Akasah