RADAR GRESIK – Pasca pembongkaran bangunan liar (bangli) di atas saluran irigasi Dusun Semambung, Desa Driyorejo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Gresik.
Pertemuan ini bertujuan memperjelas konsep penertiban serta mempercepat penanganan banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga Driyorejo.
Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menegaskan bahwa penertiban bangunan liar dan penanganan banjir adalah satu kesatuan kebijakan yang tidak bisa dipisahkan.
Baca Juga: Kurang Konsentrasi, Pengendara Motor Tabrak Truk Tronton di Driyorejo Gresik
Meski secara legal para pedagang sudah tidak memiliki izin sejak tahun 2008, DPRD tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan melalui solusi relokasi.
“Dari aspek sosial psikologis, ketika penertiban dilakukan harus ada format relokasi yang jelas. Harapannya, tempat baru ini bisa menjadi sentra UMKM yang representatif,” kata Syahrul pada Kamis (9/4/2026).
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, turut menjelaskan bahwa lahan yang selama ini digunakan pedagang pada dasarnya adalah milik negara yang bersifat sementara.
Baca Juga: Pasca Pembongkaran 43 Bangunan Liar di Driyorejo, DPRD Gresik Segera Gelar Hearing
Menurutnya, kepentingan umum, terutama normalisasi aliran sungai untuk mencegah banjir, harus menjadi prioritas utama demi mewujudkan tata kota yang aman dan bersih.
“Pemerintah bisa menarik kembali izin jika dibutuhkan. Apalagi jika menyangkut kepentingan umum seperti penanganan banjir,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.
Dukungan penuh juga mengalir dari jajaran Komisi di DPRD Gresik. Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muhammad Rizaldi Saputra, mengapresiasi langkah tegas eksekutif dalam menangani persoalan di wilayah Gresik Selatan. Ia memastikan pihak legislatif akan mengawal proses normalisasi infrastruktur tersebut.
Baca Juga: Atasi Banjir Tahunan, 43 Bangunan Liar di Atas Saluran Irigasi Driyorejo Gresik Dibongkar
“Kami di DPRD siap mendukung penuh, mulai dari normalisasi sungai hingga penanganan infrastruktur. Persoalan banjir ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” imbuh Rizaldi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Saifudin, mengakui bahwa kendala anggaran sempat menjadi penghambat penanganan banjir di wilayah Driyorejo dan Wringinanom. Namun, dengan komitmen kuat dari bupati dan rencana kolaborasi dengan perusahaan sekitar melalui program pengerukan sungai, ia optimistis masalah ini akan segera teratasi.
“Perusahaan-perusahaan sebelumnya juga turut membantu pengerukan. Ini perlu dikoordinasikan kembali agar penanganan banjir bisa maksimal,” jelas Saifudin.
Rapat tersebut menyepakati bahwa normalisasi sungai harus dibarengi dengan penataan sistem drainase yang komprehensif. Dengan demikian, penertiban bangunan liar ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah pelanggaran lahan, tetapi menjadi titik awal tuntasnya masalah banjir tahunan di Driyorejo. (jar/han)
Editor : Hany Akasah