RADAR GRESIK – Kasus dugaan penipuan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik terus bergulir.
Komisi I DPRD Kabupaten Gresik kini tengah menunggu laporan resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait dokumen pengangkatan palsu yang mencatut nama pejabat daerah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muhammad Rizaldi Saputra, menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus yang diduga telah menelan puluhan korban ini. Ia menegaskan perlunya pendalaman materi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Baca Juga: Respons Cepat Penipuan ASN, Pemkab Gresik Dampingi Korban dan Siap Seret Oknum ke Ranah Hukum
“Saya masih menunggu pendalaman dan klarifikasi yang dilakukan BKPSDM Gresik terkait nama-nama korbannya,” ujar Rizaldi, Kamis (9/4).
Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, memastikan bahwa pihaknya akan segera mengundang para korban untuk dimintai keterangan. Langkah ini diambil guna membongkar jaringan di balik praktik penipuan yang mencoreng citra birokrasi tersebut.
Saat ini, tim internal BKPSDM masih fokus melakukan penelusuran mendalam untuk memetakan siapa saja oknum yang terlibat.
Baca Juga: Puluhan Orang Tertipu SK PNS Palsu di Gresik, Korban Datang Berseragam Lengkap ke Kantor Bupati
“Kami masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Salah satu upaya pendalaman adalah dengan konfirmasi atau mengundang pihak-pihak terkait guna menggali informasi mengenai kronologi kejadian,” jelas Agung.
Kasus ini mulai menyedot perhatian publik setelah seorang perempuan berinisial SE mendatangi Kantor Bupati Gresik pada Senin (6/4). Dengan percaya diri, SE hadir mengenakan seragam ASN lengkap dan berniat mulai bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang ia pegang.
Namun, kehadiran SE justru memicu kecurigaan petugas di lingkungan pemerintah daerah. Setelah diperiksa, ditemukan perbedaan mencolok pada dokumen yang ditunjukkan dibandingkan dengan format dokumen resmi milik negara.
Baca Juga: Wacana WFH ASN untuk Hemat BBM, Dispendik Gresik: Tetap Ikut Pusat, Belajar Tatap Muka Tak Berubah
Dugaan kuat mengarah pada sindikat penipuan yang memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menjadi abdi negara melalui jalur ilegal. (jar/han)
Editor : Hany Akasah