RADAR GRESIK – Polemik banjir tahunan yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Driyorejo kini memasuki babak baru.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik mengidentifikasi bahwa keberadaan infrastruktur milik belasan perusahaan raksasa di sepanjang bantaran sungai Kali Tengah menjadi kendala utama dalam upaya normalisasi aliran air.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Gresik, Ubaidillah, mengungkapkan bahwa sungai sepanjang 7,5 kilometer tersebut mengalami penyempitan parah di berbagai titik.
Kondisi ini diperparah dengan deretan jembatan penghubung milik perusahaan, termasuk Perusahaan Modal Asing (PMA), yang melintang di atas sungai dan menghambat arus air saat debit meningkat di musim hujan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur, Komisi III DPRD Gresik, hingga pihak desa. Faktanya, salah satu kendala terbesar normalisasi adalah bangunan perusahaan besar yang berdiri di kanan-kiri sungai serta jembatan-jembatan yang mereka bangun di atasnya," ujar Ubaidillah.
Berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 11 hingga 18 perusahaan yang beroperasi di sepanjang aliran Kali Tengah. Isu ini bahkan sempat menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Timur setelah adanya laporan bahwa konstruksi jembatan salah satu PMA diduga kuat menjadi pemicu utama luapan air ke permukiman warga, khususnya di Desa Sumput.
Baca Juga: Hujan Deras Guyur Gresik Selatan, Sejumlah Desa di Driyorejo Terendam Banjir Genangan
Menanggapi hal tersebut, DPUTR telah memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, seluruh pihak menyepakati percepatan normalisasi secara menyeluruh guna mengakhiri penderitaan warga yang selalu terdampak banjir setiap tahunnya.
"Identifikasi kami menunjukkan Kali Tengah adalah kunci utama penanganan banjir di Driyorejo. Normalisasi harus segera dilakukan, dan kami optimis rencana ini akan segera terlaksana karena semua pihak kini mulai bersinergi," imbuhnya.
Ubaidillah memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut menyatakan komitmennya untuk kooperatif mengikuti arahan pemerintah.
Saat ini, Dinas Perizinan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi tengah mengevaluasi legalitas jembatan-jembatan tersebut, yang seharusnya mengantongi izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Langkah tegas ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, sehingga infrastruktur industri tidak lagi menjadi beban bagi keselamatan lingkungan dan pemukiman warga di sekitarnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah