RADAR GRESIK - Proyek jalan tol Trans Jawa Gresik-Lamongan-Tuban yang semula direncanakan untuk memperlancar mobilitas dan mendongkrak perekonomian, kini terancam batal.
Hal ini diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta untuk menghentikan sementara proyek-proyek infrastruktur baru, termasuk pembangunan jalan tol, meski sejumlah proyek yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, meskipun lebih dari 3.000 kilometer jalan tol di Indonesia sudah beroperasi, banyak proyek tol yang masih dalam tahap konstruksi, tender, atau studi kelayakan yang kini menghadapi ketidakpastian.
"Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek-proyek baru ditunda, tapi untuk yang sudah berkontrak, tetap dilanjutkan," ujar Sony.
Hal ini berarti, meskipun proyek tol Gresik-Tuban sudah memasuki tahap konstruksi dan melibatkan pembebasan lahan, pelaksanaan mega proyek ini masih belum pasti.
Proyek tol yang menghubungkan Gresik, Lamongan, dan Tuban ini diproyeksikan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mempersingkat waktu tempuh, dan menurunkan biaya operasional kendaraan. Proyek yang menelan biaya lebih dari Rp30 miliar ini dijadwalkan untuk melintasi 46 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Lamongan. Rencananya, pembangunan tol sepanjang 54,67 kilometer ini akan memakan lahan seluas sekitar 5,9 juta meter persegi.
Namun, meski sebagian besar masyarakat menyambut baik proyek ini, ada kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan. Beberapa isu seperti potensi banjir dan kebutuhan fasilitas penyeberangan menjadi perhatian utama warga setempat.
Proses pembebasan lahan yang rencananya dimulai pada 2025 juga akan melibatkan konsultasi dengan masyarakat lokal untuk meminimalisir dampak negatif.
Sebagai dampak langsung, 46 desa di delapan kecamatan yang direncanakan dilalui tol ini akan terimbas, di antaranya adalah desa-desa di Kecamatan Pucuk, Turi, Karanggeneng, Babat, Deket, Kalitengah, Glagah, dan Sekaran.
Meskipun begitu, pemerintah berharap proyek ini dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan ekonomi di kawasan Lamongan.
Dengan keputusan Presiden Prabowo untuk menunda proyek-proyek baru, nasib proyek tol Gresik - Tuban kini berada dalam ketidakpastian. Pemerintah akan terus mengevaluasi proyek infrastruktur lainnya dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sambil berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan yang lebih ramah bagi masyarakat dan alam.
Delapan Kecamatan dan 46 desa yang rencananya dilewati jalan tol Gresik - Tuban yakni:
- Kecamatan Pucuk, Lamongan yakni Desa Cungkup, desa Ngambeg, desa Padenganploso.
- Kecamatan Turi, Lamongan yakni Desa Tawangrejo, desa Tambakploso, desa Balun, desa Geger, desa Badurame, desa Karangwedoro, desa Turu keben, Desa Kemlagigede, desa Gedungboyountung.
- Kecamatan Karanggeneng, Lamongan yakni Desa Banjarmadu, desa Kalanganyar.
- Kecamatan Babat, Lamongan yakni Desa Datinawong, desa Trepan, desa Kebalanpelang, desa Gembong, desa Kebalandono, desa Moropelang.
- Kecamatan Deket, Lamongan yakni Desa Deket, desa Dinoyo, desa Tukerto, desa Babatagung, desa Dlanggu, desa Sidomulyo.
- Kecamatan Kalitengah Lamongan yakni, Desa Pucangro.
- Kecamatan Glagah Lamongan yakni, Desa Sudangan, desa Menganti, desa Began, desa Mendogo, desa Wangen, desa Bangkok.
- Kecamatan Sekaran, Lamongan yakni Desa Manyar, desa Miru, desa Bulutengger, desa Bugel, desa Trosono dan desa Latek.
Proses pembebasan lahan direncanakan dimulai pada tahun 2025 dengan total anggaran Rp 30 miliar harus gigit jari. Bahkan, nasib 46 desa akhirnya menggantung. Padahal, sebagian warga sudah berharap tanahnya dibeli pemerintah. (han)
Editor : Hany Akasah