RADAR GRESIK – Pelayanan darurat di wilayah selatan Kabupaten Gresik dipastikan akan semakin cepat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) Kabupaten Gresik berencana menambah posko baru.
Posko tersebut di Kecamatan Benjeng guna memangkas response time terhadap kejadian kebakaran maupun situasi kegawatdaruratan lainnya.
Langkah strategis ini diambil sebagai solusi atas kendala jarak tempuh yang selama ini dihadapi armada pemadam saat menuju wilayah Benjeng. Kehadiran posko baru ini diharapkan mampu mengoptimalkan penanganan di titik-titik rawan secara lebih sigap.
Kepala Dinas Damkarla Gresik, Suyono, menjelaskan bahwa kebutuhan akan posko tambahan sangat mendesak mengingat tren laporan dari masyarakat terus meningkat.
Berdasarkan data, pada tahun 2024 tercatat 1.309 kejadian, yang kemudian naik menjadi 1.311 kejadian pada tahun berikutnya.
"Hingga Februari 2026 saja, kami sudah menangani 11 kali kebakaran dan 204 penyelamatan. Kami ingin memastikan masyarakat Benjeng mendapatkan layanan yang sama cepatnya dengan wilayah perkotaan," ujar Suyono, Rabu (25/2).
Suyono menambahkan, petugas Damkarla saat ini tidak hanya menangani kebakaran lahan atau permukiman, tetapi juga aktif dalam aksi penyelamatan (rescue) seperti evakuasi hewan, penanganan pohon tumbang, hingga kecelakaan.
Rencana ekspansi layanan ini mendapat lampu hijau dari pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan posko baru tersebut mengingat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Gresik.
"Mengenai anggaran tambahan posko dan armada operasional Damkar, kami setuju bisa dilakukan pada tahun 2027. Kami juga sudah mengusulkan tambahan Rp4 miliar untuk service besar kendaraan serta biaya operasional," tegas politisi PDIP tersebut.
Mujid juga mengapresiasi fleksibilitas petugas Damkarla yang seringkali membantu permasalahan sosial masyarakat di luar tugas pokok pemadaman kebakaran.
Selain membidik wilayah Benjeng untuk memperkuat pertahanan di Gresik Selatan, Damkarla Gresik juga berencana melakukan hal serupa di Pulau Bawean.
Langkah ini diambil agar akses layanan keselamatan dapat merata hingga ke wilayah kepulauan, sehingga mitigasi bencana di seluruh Kabupaten Gresik dapat terintegrasi dengan baik. (yud/han)
Editor : Hany Akasah