RADAR GRESIK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gresik menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD kabupaten Gresik, Senin (24/3). Mereka meminta DPRD Gresik berperan dalam menggagalkan revisi Undang-Undang (UU) TNI.
Mahasiswa menilai revisi tersebut berpotensi mengancam supremasi sipil serta membuka peluang dwifungsi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Aksi yang dimulai pukul 14.00 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan orasi dan penyampaian tuntutan.
Di tengah aksi, demonstran sempat menghentikan orasi ketika adzan berkumandang dari masjid terdekat. Mereka menghormati waktu ibadah sebelum kembali melanjutkan penyampaian aspirasi. Demonstrasi berjalan dengan damai dan tertib tanpa ada insiden bentrokan.
Dalam momen krusial tersebut, Syahrul Munir menunjukkan kepemimpinan yang tenang dan sigap. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berdialog dengan para mahasiswa, mencoba memahami setiap poin tuntutan yang mereka sampaikan.
“Kami di DPRD Gresik memahami betul kekhawatiran yang adik-adik mahasiswa rasakan. Oleh karena itu, saya berjanji akan membawa aspirasi ini ke forum yang lebih luas, agar suara kalian dapat didengar di tingkat yang lebih tinggi,” tegas Syahrul Munir, yang disambut dengan anggukan kepala dari para demonstran.
Syahrul Munir juga menambahkan, DPRD Gresik akan terus mengawal proses revisi UU TNI, dan akan mengupayakan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD Gresik."
Setelah mendapatkan respons dari DPRD, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses revisi UU TNI agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Salah satu peserta aksi, Fajar Rahman, menilai revisi UU TNI yang dilakukan tanpa transparansi dapat membahayakan demokrasi. Menurutnya, ada potensi militer kembali memiliki peran di luar tugas pertahanan negara.
"Kami menolak adanya campur tangan militer dalam urusan politik dan pemerintahan. Reformasi 1998 sudah jelas menghapuskan dwifungsi ABRI, dan kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang kembali," ujarnya.
Sementara itu, Annisa Wulandari, mahasiswi peserta aksi, menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam pembahasan revisi ini.
"UU ini bukan hanya soal TNI, tetapi juga tentang rakyat dan masa depan demokrasi kita. Revisi ini harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa berpendapat, bukan hanya diputuskan di ruang-ruang tertutup," katanya.
Di sisi lain, Rizky Pratama, mahasiswa lainnya, mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai dan tertib.
"Demonstrasi ini adalah bukti bahwa mahasiswa tetap menjadi penjaga demokrasi. Kami berdemo dengan damai, tetap menjaga ketertiban, bahkan menghentikan aksi saat adzan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kami tetap berlandaskan nilai-nilai moral," ungkapnya.(fhm/han)
Editor : Hany Akasah