RADAR GRESIK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik telah menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan reses masa persidangan I tahun sidang II 2025.
Laporan dari masing-masing fraksi menyoroti sejumlah isu krusial terkait pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik yang dinilai masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar, Atek Riduwan, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat di bidang pendidikan berpusat pada keterlambatan pencairan dana hibah oleh pemerintah.
"Anggaran untuk sarana dan prasarana sekolah yang seharusnya masuk dalam perencanaan APBD, justru masuk ke P-APBD dan hingga akhir tahun anggaran belum juga cair," ujarnya.
Sementara di sektor infrastruktur dan layanan publik, Fraksi Golkar menyoroti perlunya pemangkasan pohon-pohon besar di Jalan Kabupaten Sawo-Lasem karena dianggap membahayakan pengguna jalan, terutama di musim hujan.
"Selain itu, mendesak Pemerintah untuk bersikap tegas dalam pembatasan jam operasional kendaraan besar guna menekan tingginya angka kecelakaan," tambhanya.
Mengenai pengelolaan sampah di desa-desa, masyarakat berharap pemerintah desa dapat memaksimalkan pengelolaannya dan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di masing-masing kecamatan. Hal ini bertujuan agar sampah tidak menumpuk di pinggiran jalan raya atau hanya di satu titik.
Ketua Fraksi PKB, Imron Rosyadi, menyoroti pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya terkait drainase. Buruknya drainase di jalan lingkungan perkotaan maupun perdesaan menyebabkan genangan air yang lama surut saat musim hujan.
"Masalah ini diperparah dengan keberadaan bangunan liar (Bangli) yang berdiri di atas tanah sempadan sungai, yang menjadi pemicu banjir di beberapa ruas jalan kabupaten," ujar Imron.
Terkait layanan kesehatan, Fraksi PKB menyoroti Klinik Kesehatan Milik Nahdlatul Ulama (Mabarot NU) yang merupakan kontribusi swadaya warga NU untuk membantu Pemda.
Namun, layanan masih kurang optimal karena fasilitas layanan rawat inap belum memiliki izin. Selain itu, kendala ketersediaan tenaga medis menyebabkan klinik belum bisa membuka layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) selama 24 jam.
Dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, muncul dinamika antara BUMDES dan KOPDES Merah Putih yang dikhawatirkan memicu kompetisi sosial baru di tingkat desa. Para Direktur BUMDES dan BUMDESMA berharap kedua lembaga ini dapat diuraikan.
Kelompok tani dan nelayan juga menyoroti komoditas pangan lokal dan meminta Pemerintah Daerah melakukan intervensi pada sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.
Untuk koperasi, usaha kecil, dan menengah (UMKM) yang tumbuh, Imron menekankan perlunya penanganan di sektor pasar (market).
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi jembatan untuk proyeksi pasar komoditas UMKM dan menindaklanjuti dengan kebijakan yang mempermudah akses permodalan bagi para pelaku UMKM. (jar/han)
Editor : Hany Akasah