RADAR GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) menunjukkan komitmennya dalam perlindungan perempuan dan anak.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan digelarnya Forum FGD dan Advokasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) pada Rabu (5/11/2025) di Ruang Rapat Argo Lengis Kantor Pemkab Gresik.
Inisiatif ini bertujuan memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor yang terpadu.
Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, dr. Titik Ernawati, M.H., menegaskan bahwa RBI bukan sekadar program atau tempat fisik, melainkan sebuah gerakan bersama dan ekosistem kerja kolaboratif.
“RBI adalah ruang sosial dan kolaboratif. Ini menjadi ekosistem kerja bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan, informasi, inspirasi, dan dukungan lintas sektor secara terpadu,” ujar dr. Titik.
Ia menjelaskan bahwa RBI hadir untuk memperkuat fondasi layanan yang sudah ada di Gresik. "Kami memiliki Puspaga Dewi Sekardadu sebagai pusat edukasi keluarga. Ada juga rumah curhat yang merupakan jaringan layanan di tingkat kecamatan hingga desa, serta jaringan layanan perlindungan dengan melibatkan perangkat desa, kader, dan lembaga masyarakat," ujarnya.
Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa RBI dibangun atas empat komponen utama yang menjadi fokus layanan ruang aman sebagai perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ruang informasi sebagai edukasi dan akses layanan.
Serta ruang inspirasi wadah kreativitas dan pemberdayaan dan ruang kolaborasi sebagai snergi semua pemangku kepentingan.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, pronda priyotno utomo, menyambut baik inisiatif ini. Ia menekankan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat RBI sangat mendesak.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. RBI ini penting agar masyarakat mudah mengakses layanan,” ujarnya.
Pronda menekankan perlunya sistem rujukan cepat, penguatan peran kader desa, serta kolaborasi aktif antara PKK, Posyandu, dan organisasi perempuan untuk memastikan penanganan kasus berjalan cepat dan berkeadilan.
Dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Nanang Abdul Hanan, menjelaskan filosofi dan dasar hukum RBI. Menurutnya, RBI adalah akselerasi gerakan perlindungan dengan semangat gotong royong, melanjutkan program KLA dan DRPPA yang sudah berjalan.
Nanang menegaskan RBI berorientasi pada prinsip no one left behind dengan memastikan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan terpenuhi hingga tingkat keluarga.
“Anak lahir melalui kita, tetapi bukan milik kita. Tugas kita menguatkan keluarga, memberi kasih sayang, memastikan hak anak terpenuhi, dan membangun generasi yang tangguh,” pesannya, menekankan peran orang tua dalam pengasuhan tanpa kekerasan.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem yang berkelanjutan agar program tetap berjalan meski terjadi pergantian pemerintahan.
Kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama dari seluruh unsur lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan DPRD, untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi kelembagaan dari tingkat kabupaten hingga desa.
Selain itu juga memastikan akses layanan perlindungan yang cepat dan meningkatkan edukasi dan ketahanan keluarga.
Pemkab Gresik juga menyatakan kesiapan untuk belajar dari daerah lain, seperti Malang yang telah lebih dulu menerapkan program serupa, demi efektivitas perlindungan. Dengan semangat kebersamaan, RBI diharapkan memperkokoh status Gresik sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. (zah/han)
Editor : Hany Akasah