Kebomas – Pemerintah Kabupaten Gresik menghadapi tekanan fiskal serius setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer sebesar Rp539 miliar. Meski angka tersebut lebih rendah dari proyeksi awal pemotongan yang mencapai Rp571 miliar, dampaknya tetap mengguncang perencanaan pembangunan daerah yang tengah berlari mengejar target RPJMD.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani tak menutupi kekhawatirannya. Pemangkasan itu, kata dia, akan berpengaruh langsung pada program pembangunan di Kabupaten Gresik. Ia pun memerintahkan seluruh OPD untuk melakukan efisiensi besar-besaran mulai triwulan IV/2025 dengan harapan SILPA tahun ini bisa banyak dan digunakan untuk kebutuhan tahun depan.
“Kebijakan pusat memang berdampak langsung. Karena itu, kami akan menyesuaikan dengan prioritas belanja wajib seperti pegawai, mandatory spending, dan pelayanan dasar. Sementara kegiatan nonprioritas akan diundur,” ujarnya.
Pemangkasan ini praktis memaksa Pemkab Gresik melakukan rasionalisasi program. Anggaran perjalanan dinas, seminar, kajian, hingga konsumsi akan ditekan. Bahkan, program fisik dan sosial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat juga berpotensi dikaji ulang pelaksanaannya.
Kendati demikian, Gus Yani menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti stagnasi. Pemerintah daerah, katanya, tengah menyiapkan strategi untuk menutup defisit melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal.
“Kami akan bahas potensi tambahan dari pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Pengesahan RTRW juga bisa membuka ruang peningkatan PAD dari PBB dan BPHTB,” paparnya.
Di balik upaya itu, muncul kekhawatiran di kalangan publik apakah efisiensi masif ini tak akan mengorbankan capaian RPJMD? Sejumlah program prioritas seperti infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat dikhawatirkan mandek akibat pergeseran prioritas ke belanja rutin.
“Proporsinya harus dijaga. Yang jelas, belanja pegawai tidak bisa dikurangi, sementara belanja modal dan barang jasa akan menyesuaikan kemampuan anggaran,” tegasnya.
Bupati Yani mengakui, hampir semua kabupaten/kota di Indonesia mengalami nasib serupa. Untuk itu dia menekankan semua OPD harus berinovasi untuk tetap mencapai output dan outcome meski anggaran dipotong.
"Mudah-mudahan tahun 2027 kondisi bisa pulih,” tandasnya menutup percakapan.
Editor : Cak Fir