RADAR GRESIK - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik menggelar rapat koordinasi (rakor) Komite Komunikasi Digital (KKD). Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax dan disinformasi selama pelaksanaan Pilkada 2024.
Rakor KKD ini dihadiri perwakilan Humas dari lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, admin media sosial hingga lembaga pendidikan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Gresik Ninik Asrukin mengatakan ruang digital harus dijaga selama Pilkada 2024 berlangsung. Utamanya selama masa kampanye.
"KKD perlu memastikan informasi yang tersebar di ruang digital harus valid dan tidak provokatif. Terutama di masa kampanye pilkada serentak 2024," ujarnya.
Pihaknya mengajak seluruh elemen untuk menciptakan ruang publik dan digital yang sehat dan produktif. Pasalnya selama masa kampanye resiko persebaran informasi yang kurang tepat meningkat.
Ia menambahkan, perwakilan KKD dari kehumasan kepolisian, Kejaksaan, dinas, KPU dan Bawaslu perlu melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kewaspadaan terhadap informasi yang tersebar.
"Dengan koordinasi yang baik, ruang publik (digital) kita akan produktif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih," pungkasnya.
Sementara itu, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Gresik Ahmad Basiron mengatakan pihaknya telah mengatur teknis kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik kampanye konvensional maupun di media sosial.
"KPU telah meminta tim kampanye Paslon dan partai politik untuk mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan untuk kampanye di ruang digital," katanya.
Pihaknya juga terus mengajak masyarakat agar berpartisipasi memilih dalam pilkada Kabupaten Gresik 2024. Meski pasangan calon hanya satu.
"Pasangan calon tunggal ini baru kali ini di Kabupaten Gresik, kami sangat berharap kepada partai politik dan tim kampanye Paslon agar melakukan sosialisasi masif agar partisipasi pemilih tetap tinggi, di mana pada pilkada 2020 partisipasi masyarakat Gresik 80 persen lebih," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman menyampaikan, Bawaslu sudah menyiapkan fasilitasi pengawasan siber untuk memitigasi resiko persebaran ujaran kebencian, hoax dan disinformasi.
"Kami juga menghimbau kepada ASN, pimpinan lembaga negara dan sebagainya agar hati-hati menyampaikan pengumuman di ruang publik, karena dengan adanya paslon tunggal, maka resiko dinilai berpihak cukup besar," pungkasnya. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq