GRESIK -- Pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2023 telah selesai digelar. DPRD bersama Pemkab Gresik menyepakati P-APBD 2023 sebesar Rp 3,9 triliun.
Hal ini disampaikan dewan dalam rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda P-APBD 2023, lalu.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Nashir Cholil mengatakan pendapatan APBD Perubahan disepakati Rp 3,8 triliun. Sedangkan belanja disepakati Rp 3,9 triliun.
Baca Juga: P-APBD Gresik Kembali Dipaksa Naik, Sejumlah Belanja Terancam Tidak Terbayar
"Adapun pembiayaan dalam P-APBD ini mencapai Rp79 miliar lebih sedikit, sedangkan Silpa Tahun Berkenaan diproyeksi 0," ujarnya.
Dikatakan, sejumlah target pendapatan dalam P-APBD ini lebih tinggi daripada realisasi pendapatan di tahun anggaran 2022. Terutama dari pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga: Bupati Gresik Bersama Kadinsos Salurkan BLT DBHCHT Kepada 213 Warga Kecamatan Benjeng Gresik
Menanggapi hal ini, dalam pemandangan akhirnya Fraksi PKB menerima hasil pembahasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran dalam rapat finalisasi sebelum dilaksanakannya Rapat Paripurna hari ini.
Meski demikian Fraksi PKB memberikan beberapa catatan agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan semua program dan kegiatan yang sudah dibiayai melalui anggaran PAPBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga: Trauma, Bupati Gresik Bakal Pindahkan Siswi Korban Dicolok Tusuk Bakso ke Sekolah Lainnya
"Dan meminta keseriusan Pemerintah Daerah melalui semua OPD agar benar-benar bisa melaksanakan semua kegiatan yang sudah teranggarkan di PAPBD sampai batas waktu pelaksanaan tahun anggaran," ujar Ketua Fraksi PKB Syahrul Munir.
Begitu juga dengan beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD 2023 (APBD Murni) yang sampai saat ini belum dilaksanakan agar segera dipercepat pelaksanaannya.
Baca Juga: Gempur Rokok Ilegal, Wakil Bupati Gresik Minta Masyarakat Waspada Penjualan Rokok Polos Lewat Online
Fraksi PKB meminta kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan secara khusus kepada semua OPD yang belum melaksanakan kegiatan yang dibiayai di APBD Murni dan OPD yang mendapat tambahan anggaran di PAPBD agar lebih cepat mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut. (rof/han)
Editor : Hany Akasah