RADAR GRESIK – Komisi III DPRD Gresik memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Gresik Selatan. Dalam finalisasi pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik mendapat tambahan anggaran hingga Rp94,35 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan dan pembangunan jalan yang selama ini dinilai masih membutuhkan perhatian.
Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulis Irbansyah mengatakan, hasil finalisasi pembahasan komisi tidak mengubah substansi usulan yang telah dibahas sebelumnya. Infrastruktur jalan di wilayah selatan tetap menjadi salah satu prioritas.
Baca Juga: Sopir Truk dan Pengusaha Keluhkan Jam Operasional dan Perizinan, DPRD Gresik Siapkan Jalan Tengah
“Tidak ada perubahan sesuai usulan. Fokusnya infrastruktur jalan wilayah selatan yang masih tertinggal,” kata Sulis.
Selain pembangunan jalan, Komisi III juga menyoroti program penerangan jalan umum (PJU). Pelaksanaannya diminta dilakukan secara berkelanjutan dan mengikuti target yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Berdasarkan hasil pembahasan, pagu rancangan APBD 2026 Dinas PUTR semula sebesar Rp225,11 miliar. Setelah mengalami pergeseran menjadi Rp281,53 miliar, anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp375,88 miliar dalam P-APBD 2026.
Baca Juga: DPRD Gresik Minta Warga Tidak Sekadar Tahu Perda, Tapi Pahami Hak dan Kewajiban Hukum
Dengan demikian, terdapat tambahan sekitar Rp94,35 miliar dibandingkan pagu setelah pergeseran.
Tambahan terbesar berada pada Bidang Bina Marga. Pagu bidang tersebut meningkat dari sekitar Rp180,76 miliar menjadi Rp268,39 miliar atau bertambah sekitar Rp87,63 miliar.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk perencanaan 2027, tambahan gaji tenaga operasional, pembayaran utang 2025, pembangunan jalan, serta sejumlah program perencanaan lainnya.
Baca Juga: Komisi III DPRD Gresik Dorong Optimalisasi PAD Sektor Parkir, Dishub Siapkan Aplikasi Si Arif
Sementara itu, Bidang Sumber Daya Air mendapat tambahan sekitar Rp1,18 miliar sehingga pagunya menjadi Rp24,37 miliar. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk pengerukan sungai, perbaikan drainase, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Program tersebut dinilai penting, terutama bagi kawasan yang rawan mengalami genangan saat musim hujan.
“Untuk proyek strategis yang tengah berjalan, mendapat dukungan anggaran yang memadai hingga selesai atau sesuai target pembangunan. Komisi menegaskan tidak ada penambahan anggaran di luar hasil pembahasan,” ujar Sulis.
Baca Juga: Kebutuhan PJU Gresik Tembus 4.000 Titik, DPRD Gresik Minta Dishub Segera Tangani Titik Rawan
Dia juga meminta Dinas PUTR memprioritaskan arahan kepala daerah, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan poros desa.
Selain Dinas PUTR, perubahan anggaran signifikan juga terjadi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik.
Pagu rancangan APBD 2026 CKPKP sebelumnya sebesar Rp33,31 miliar. Setelah pergeseran menjadi Rp42,12 miliar, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp70,01 miliar dalam P-APBD.
Baca Juga: Ancam Keselamatan Pengendara, Wakil Ketua DPRD Gresik Sidak Jembatan Amblas di Menganti
Artinya, CKPKP mendapat tambahan sekitar Rp27,89 miliar dibandingkan pagu setelah pergeseran.
Anggaran tersebut tersebar di sejumlah bidang. Di antaranya Cipta Karya sekitar Rp14,48 miliar, Bina Jasa Konstruksi Rp250 juta, Perumahan Rp1,20 miliar, Kawasan Permukiman Rp8,38 miliar, Sekretariat Rp2,10 miliar, UPT Rusunawa Rp364,89 juta, serta UPT PLCD sekitar Rp1,11 miliar.
Sulis mengatakan, sejumlah program yang masuk dalam perubahan anggaran tersebut antara lain pematangan lahan tiga reservoir di Gresik Selatan, Gresik Utara dan Gresik Tengah.
Baca Juga: Ancam Keselamatan Pengendara, Wakil Ketua DPRD Gresik Sidak Jembatan Amblas di Menganti
Selain itu, terdapat pengadaan kendaraan operasional IPAL, penyusunan Detail Engineering Design (DED), revitalisasi Galeri Poedak, pemeliharaan bangunan negara, Stadion Gelora Joko Samudro, Islamic Center, Studio Kominfo, hingga pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
“Sejumlah program yang masuk antara lain pematangan lahan tiga reservoir di Gresik Selatan, Gresik Utara dan Gresik Tengah. Termasuk pengadaan kendaraan operasional IPAL, penyusunan DED, revitalisasi Galeri Poedak, pemeliharaan bangunan negara, Stadion Gelora Joko Samudro, Islamic Center, Studio Kominfo, hingga pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Di sektor permukiman, anggaran juga diarahkan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan stimulan material RTLH, pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman, serta perencanaan dan verifikasi kelayakan infrastruktur.
Baca Juga: Pendapatan Anjlok, DPRD Gresik Ajak Pemkab Kencangkan Ikat Pinggang dan Tepat
Komisi III memberikan catatan agar CKPKP menambah 100 titik penerima RTLH. Sementara untuk pematangan lahan sekolah unggulan, anggaran direkomendasikan dibatasi sebatas kebutuhan penyusunan DED. Adapun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) CKPKP 2026 ditetapkan sebesar Rp1,68 miliar.
Perubahan anggaran juga menyentuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik. Pagu rancangan APBD 2026 yang sebelumnya sebesar Rp21,03 miliar meningkat menjadi Rp26,03 miliar dalam P-APBD melalui KUPA-PPAS. Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Menurut Sulis, salah satu tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi atau perbaikan gedung kantor. Langkah tersebut berkaitan dengan rencana pemindahan Diskominfo ke kawasan Pudak Galeri.
Baca Juga: Sempat Hilang di Perairan Bawean, Tongkang BG M80-1301 Ditemukan Bersama 8 ABK
“Tambahan anggaran mencapai sekitar Rp5 miliar. Salah satu pos tambahan digunakan untuk rehabilitasi atau perbaikan gedung kantor guna mendukung pemindahan Diskominfo ke kawasan Pudak Galeri, dengan anggaran sekitar Rp1,001 miliar,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik