RADAR GRESIK — Komisi III DPRD Gresik bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menyepakati komitmen bersama untuk menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp77 miliar guna menyelesaikan pembangunan Jalan Poros Desa (JPD).
Alokasi anggaran tersebut diproyeksikan untuk menangani perbaikan jalan di 24 hingga 30 lokasi, dengan prioritas utama sementara ini diarahkan ke wilayah selatan Gresik.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Soroti Target PBG Rp75 M, DPRD Gresik Sebut Program MBG dan KDKMP Berpotensi Dongkrak Pendapatan
Kawasan Benjeng, Balongpanggang, dan Kedamean menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian khusus, mengingat sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut membutuhkan penanganan cepat akibat kerusakan pascabanjir.
Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulis Irbansyah, menjelaskan bahwa fokus penanganan di wilayah selatan didasarkan pada kondisi objektif infrastruktur jalan yang mendesak untuk diperbaiki.
Kerusakan jalan akibat genangan banjir menyebabkan sejumlah jalur belum berada dalam kondisi mantap, sehingga membutuhkan intervensi anggaran Pemkab secara penuh.
Baca Juga: Soroti Target PBG Rp75 M, DPRD Gresik Sebut Program MBG dan KDKMP Berpotensi Dongkrak Pendapatan
“Kalau memang hari ini fokusnya di selatan, itu karena di sana banyak jalan yang rusak akibat banjir. Kondisinya belum mantap, dan itu yang harus kita kejar,” kata Sulis.
Kendati demikian, Sulis mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan wilayah selatan sebagai satu-satunya sasaran pembangunan. Prinsip pemerataan infrastruktur harus tetap menjadi fondasi utama dalam menetapkan skala prioritas pembangunan daerah.
Komisi III DPRD Gresik menegaskan bahwa penanganan jalan dan fasilitas publik tidak boleh terkonsentrasi di satu kawasan saja. Kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah utara, tengah, maupun selatan tetap wajib masuk dalam perencanaan pembangunan secara proporsional.
Baca Juga: Pemkab Gresik Jaga Transaksi Pasar Tetap Jujur, Uji Tera Timbangan Digencarkan
“Kami sebagai wakil rakyat di Kabupaten Gresik, tentu tidak hanya wilayah selatan saja. Pemerataan tetap harus menjadi perhatian, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sulis mendukung penuh pemanfaatan anggaran Rp77 miliar tersebut agar penyelesaian JPD di puluhan lokasi dapat meningkatkan konektivitas antardesa serta mempercepat pemulihan akses jalan yang rusak.
“Namun, besarnya anggaran perlu diikuti dengan penetapan lokasi yang tepat. Agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, secara optimal dan merata. Prioritas dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan, tetapi pemerataan pembangunan jalan tetap harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik