RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Gresik. Rapat koordinasi ini difokuskan untuk mengevaluasi realisasi anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2026.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, rapat tersebut membedah capaian realisasi anggaran per 30 Juni 2026. Pertemuan ini sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala krusial yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program serta penyerapan anggaran.
“Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD dan jajaran kepala OPD menggelar rapat evaluasi terkait realisasi anggaran triwulan kedua, dengan acuan capaian per 30 Juni 2026,” ujar Mujid, Jumat (10/7).
Baca Juga: Komitmen Kawal Hak Pekerja, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Janji Panggil PT IMS
Dalam evaluasi tersebut, terungkap bahwa capaian kinerja antar-OPD masih cukup timpang. Meski beberapa perangkat daerah berhasil melampaui target kinerja semester pertama, masih banyak OPD yang realisasi anggarannya belum optimal.
Bahkan, ditemukan sejumlah instansi yang serapan anggarannya baru menyentuh angka 40 persen, dan beberapa program strategis dilaporkan belum menunjukkan progres sama sekali.
“Jadi capaian kinerja OPD masih cukup beragam. Ada yang sudah berhasil, namun ada yang baru mencapai sekitar 40 persen, serta beberapa program krusial masih belum menunjukkan progres,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga: DPRD Gresik Dorong UMKM Duduksampeyan Naik Kelas, Minta Pelaku Usaha Segera Lengkapi Legalitas
Lebih lanjut Mujid menjelaskan, dalam rapat tersebut Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, bersama perwakilan OPD membedah satu per satu persoalan utama yang memicu rendahnya serapan anggaran. Mulai dari kendala administratif hingga hambatan proses teknis di lapangan menjadi fokus utama pembahasan.
Dari sektor pendapatan daerah, Banggar mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan. Secara kumulatif, realisasi pendapatan daerah telah sukses melampaui angka 50 persen hingga akhir Juni 2026.
Kendati demikian, legislatif tetap memberikan perhatian dan catatan khusus kepada OPD yang target pendapatannya masih kedodoran di bawah target minimal.
“Untuk mengejar target hingga akhir tahun anggaran, Banggar meminta seluruh OPD melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya menghadirkan inovasi program guna mendongkrak pendapatan daerah, memperkuat koordinasi lintas instansi agar hambatan birokrasi dapat diurai, serta memaksimalkan sisa waktu enam bulan ke depan,” imbuh Mujid.
Baca Juga: SMP Negeri Kekurangan Siswa, Komisi IV DPRD Gresik Minta Dispendik Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Sementara itu, dari sektor belanja daerah, Banggar memberikan rapor merah lantaran realisasi anggaran yang dinilai masih relatif rendah. Bahkan, tim banggar menemukan adanya sejumlah kegiatan penting yang serapan anggarannya masih berada di angka nol persen.
Kondisi jalan di tempat ini sangat dipengaruhi oleh lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, terutama mekanisme lelang dan Penunjukan Langsung (PL) yang tidak berjalan sesuai jadwal.
Dampak keterlambatan ini paling dirasakan oleh dinas-dinas teknis penopang pembangunan fisik, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK).
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap optimistis realisasi belanja akan meningkat signifikan pada Triwulan III seiring dimulainya pelaksanaan berbagai proyek yang saat ini selesai melewati tahap persiapan.
Di tengah raport merah belanja tersebut, Banggar memastikan kondisi fiskal Pemkab Gresik tetap sehat. Hingga 30 Juni 2026, kas daerah tercatat masih mengantongi sekitar Rp 324 miliar, sehingga tidak ada kendala likuiditas untuk mendanai program pemerintah.
Menyikapi hal itu, Mujid meminta seluruh kepala OPD segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan jemput bola agar target penyerapan anggaran berjalan sesuai jadwal. Percepatan ini wajib difokuskan pada seluruh komponen belanja, meliputi belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah, hingga belanja sosial (bansos).
Baca Juga: Buntut Kasus Narkoba 3,37 Ton, Ketua DPRD Gresik Desak Mitigasi dan Pengetatan Izin Pergudangan
Untuk merumuskan solusi teknis atas kendala masing-masing instansi, pembahasan mendalam akan dilanjutkan secara spesifik melalui rapat kerja masing-masing komisi di DPRD Gresik bersama OPD mitra kerjanya.
“DPRD Gresik berharap seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan kinerja pada semester kedua ini. Dengan begitu, target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah