RADAR GRESIK – Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) serta para Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) se-Kabupaten Gresik.
Pertemuan ini menyoroti jalannya Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB), khususnya terkait adanya sejumlah sekolah negeri yang belum mampu memenuhi kuota pagu peserta didik pada tahun ajaran baru ini.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Muchamad Zaifudin, membeberkan bahwa fenomena kekurangan siswa ini melanda beberapa SMP Negeri yang tersebar di sejumlah kecamatan. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kecamatan Bawean, Panceng, Duduksampeyan, Sidayu, hingga Balongpanggang.
“Berdasarkan data yang masuk, masih ada beberapa sekolah yang kuotanya belum terpenuhi. Rinciannya, di Bawean ada dua sekolah, kemudian di Panceng satu sekolah, Duduk satu sekolah, Sidayu ada tiga sekolah, dan Balongpanggang juga ada tiga sekolah,” ungkap Zaifudin, Senin (6/7/2026).
Menyikapi persoalan tersebut, Zaifudin menegaskan bahwa langkah solusi yang diambil oleh pihak sekolah maupun Dispendik wajib mengacu pada regulasi yang berlaku. Pihak sekolah dilarang keras menabrak aturan baku demi mengejar pemenuhan kuota.
“Langkah antisipasi silakan dilakukan, namun yang terpenting tidak boleh melebihi kuota pagu atas yang telah ditetapkan, karena memang aturannya sudah rigid seperti itu,” tegas politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga: Buntut Kasus Narkoba 3,37 Ton, Ketua DPRD Gresik Desak Mitigasi dan Pengetatan Izin Pergudangan
Lebih lanjut, Zaifudin menilai kondisi ini harus menjadi alarm dan bahan evaluasi total bagi jajaran manajemen sekolah yang masih sepi peminat. Pasalnya, minimnya jumlah siswa yang mendaftar akan berdampak langsung pada stabilitas finansial sekolah, terutama menyangkut besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari pemerintah.
“Kalau kuota siswanya tidak terpenuhi, otomatis kalkulasi dana BOS yang diterima sekolah juga akan berkurang. Ini tentu berdampak pada operasional harian sekolah,” ucapnya.
Ia pun mengibaratkan pengelolaan institusi pendidikan saat ini layaknya sebuah dunia usaha yang harus kreatif menarik minat konsumen. Menurutnya, sekolah negeri tidak boleh lagi sekadar pasif dan harus berani meningkatkan daya saing, terlebih sekolah swasta saat ini semakin gencar menawarkan program-program inovatif yang memikat hati masyarakat.
Baca Juga: DPRD Gresik Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, SILPA Capai Rp452 Miliar
“Ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam. Ibarat jualan, kalau dagangannya tidak laku berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam. Sekolah-sekolah negeri ini harus digenjot kualitasnya, mulai dari prestasi akademik, variasi kegiatan ekstrakurikuler, hingga program unggulan lainnya agar para orang tua kembali tertarik menyekolahkan anaknya di SMP Negeri,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah