RADAR GRESIK - Puluhan pedagang yang terdampak penertiban di kawasan Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, nekat menyeruduk masuk ke ruang Paripurna DPRD Gresik.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakpastian nasib mereka yang terkatung-katung tanpa kejelasan dari pemerintah selama lebih dari 40 hari.
Akibat kebuntuan tersebut, para pedagang terpaksa mengungsi dan mendirikan tenda darurat di depan gedung wakil rakyat. Ironisnya, kedatangan para pedagang bertepatan saat pimpinan dan anggota DPRD Gresik tengah menggelar rapat tertutup bersama Pemerintah Kabupaten Gresik guna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik tahun 2026-2046.
Baca Juga: Akomodasi Industri Kendaraan Listrik PT BIP, DPRD Gresik Segera Sosialisasikan Ranperda RTRW
Aksi saling dorong sempat terjadi saat massa mencoba merangsek masuk ke ruang sidang Paripurna. Demi meredam ketegangan, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Syahrul Munir, akhirnya bersedia menemui massa dan menggelar mediasi bersama perwakilan pedagang.
Syahrul memaparkan bahwa poin utama dari tuntutan warga adalah penolakan terhadap skema relokasi yang disiapkan oleh pemerintah, dan mereka menuntut adanya kompensasi ganti rugi.
“Ya, prinsipnya orang-orang minta kompensasi. Karena tawaran dari kita, pemerintah, untuk rencana relokasi itu kayaknya nggak mau,” kata Syahrul usai memimpin jalannya mediasi di Kantor DPRD Gresik, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: DPRD Gresik Dorong Kolaborasi dan Optimalisasi Dana Desa di Balongpanggang
Pihak legislatif berjanji akan tetap membuka ruang komunikasi mengenai nominal kompensasi yang akan diajukan. Namun, Syahrul memberikan catatan agar tuntutan tersebut dibuat secara rasional.
“Untuk kompensasi nanti kita lihat tawaran mereka seperti apa. Tapi syaratnya cuma satu, permintaan kompensasi itu harus masuk akal. Kalau sudah muncul nominal, pasti saya koordinasi dengan pemerintah dan lintas sektor agar bisa berkontribusi untuk resolusi orang-orang yang terdampak,” tegas politisi muda tersebut.
Di pihak pedagang, Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Semambung Driyorejo, Budi, membongkar alasan di balik penolakan relokasi ke kawasan Sentraland.
Menurutnya, skema yang disodorkan pemerintah dinilai mencekik leher dan sama sekali tidak berpihak pada ekonomi pedesaan. Alih-alih mendapatkan bantuan tempat usaha gratis, pedagang justru diwajibkan membayar sewa lapak dengan tarif fantastis, berkisar antara Rp65 juta hingga Rp90 juta untuk masa kontrak lima tahun.
“Kalau dikategorikan itu namanya sewa, karena ada masanya lima tahun. Kalau Rp65 juta, mending saya belikan kavling,” cetus Budi dengan nada kecewa.
Selain perkara biaya yang mahal, Budi juga menyayangkan kondisi lahan relokasi di Sentraland yang faktanya masih berupa lahan kosong dan belum ada kesiapan infrastruktur bangunan sama sekali.
Baca Juga: Damkar Jadi Primadona Warga, DPRD Gresik Usulkan Satu Pos di Setiap Kecamatan
“Yang direlokasi di Sentraland itu kan belum dibangun. Jadi kita dibongkar dulu tanpa ada bangunan sama sekali. Kita meminta kepada dewan untuk memberikan jalan solusi dan keadilan sampai di mana. Tapi tetap kita tidak punya uang kalau untuk relokasi ini dan terus terang kita dananya tidak mampu,” imbuhnya.
Dampak dari pembongkaran paksa tersebut membuat puluhan kepala keluarga kini kehilangan mata pencaharian utama dan terancam kelaparan. Hal inilah yang mendasari keputusan mereka untuk tetap bertahan dan menginap di area gedung DPRD Gresik.
“Setelah dibongkar kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa jualan, tidak bisa buka usaha,” keluh salah satu pedagang di lokasi.
Baca Juga: Damkar Jadi Primadona Warga, DPRD Gresik Usulkan Satu Pos di Setiap Kecamatan
Mengenai mekanisme pengajuan kompensasi, Budi menyebut tiap pedagang saat ini tengah menyusun rincian kerugian riil secara tertulis, mengingat tingkat kerusakan bangunan lama dan aset dagangan yang hilang berbeda-beda.
“Nanti setiap anggota membuat satu lembar rincian kerugian. Setelah terkumpul akan kami serahkan ke Pak Syahrul untuk dipelajari totalnya. Kalau sudah clear, kita pulang dari depan DPRD dan tidak ngungsi lagi,” pungkas Budi. (jar/han)
Editor : Hany Akasah