JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menandai implementasi perdana sistem pengelompokan jemaah melalui delapan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji). Kebijakan baru ini dilaporkan menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah haji Indonesia.
Reaksi atas implementasi sistem ini juga datang dari anggota parlemen. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mendesak Menteri Agama untuk segera melakukan evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kenyamanan ibadah jemaah haji Indonesia tidak terganggu.
"Penerapan sistem syarikah yang terkesan mendadak ini telah mengacaukan pengelompokan kloter yang sebelumnya sudah terencana dengan baik dari tanah air. Akibatnya, banyak jemaah suami istri yang terpisah, serta jemaah lanjut usia yang terpisah dari pendamping yang sangat mereka butuhkan. Kami meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi," tegas Kiai Maman Imanulhaq pada Selasa (13/5/2025).
Senada dengan pernyataan tersebut, anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama, menekankan pentingnya antisipasi terhadap setiap kebijakan baru dalam penyelenggaraan haji.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, KAPTI-Agraria Jadi Pilar Utama SDM dan Layanan Pertanahan
"Setiap upaya perbaikan layanan pasti memunculkan transformasi baru, salah satunya dengan penerapan syarikah. Menurut hemat saya, kebijakan ini pasti lahir dari diskusi mendalam dan menjadi kesepakatan antara Kementerian Agama RI dan Kerajaan Arab Saudi sebagai shahibul bait (penyelenggara utama) ibadah haji," ujar Lia Istifhama.
Lebih lanjut, senator asal Jawa Timur ini menyoroti potensi dampak dan konsekuensi dari implementasi perdana sistem syarikah. "Karena ini adalah yang pertama kali, tentu berpotensi memunculkan berbagai dampak dan konsekuensi terkait kesiapan di lapangan. Laporan yang saya terima dari kloter Jawa Timur yang telah tiba di Madinah menunjukkan bahwa jemaah yang awalnya tergabung dalam satu kloter yang sama, kemudian terpisah sesuai pembagian delapan Syarikah Haji asal Arab Saudi. Pemisahan ini terjadi mulai dari transportasi bus hingga akomodasi penginapan."
"Persoalan terpisahnya rombongan tentu wajar menimbulkan masalah di lapangan. Secara psikologis, jemaah berharap dapat bersama keluarga atau teman, namun kemudian terpisah. Tidak semua jemaah memiliki kesiapan mental untuk menghadapi situasi ini, apalagi mereka berada di negara asing," jelasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan delapan Syarikah Haji dari Arab Saudi untuk melayani jemaah haji reguler pada tahun 2025. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya bagi Kemenag untuk menggandeng lebih dari satu syarikah, setelah sebelumnya layanan hanya ditangani oleh satu pihak.
Baca Juga: Dirjen PHPT Asnaedi Serukan Adaptasi Digital pada Taruna STPN Yogyakarta
Sebelum adanya konsep syarikah, layanan haji di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sepenuhnya dikelola oleh Muassasah, sebuah lembaga pemerintahan Arab Saudi yang serupa dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia.
Sebelumnya, jemaah haji Indonesia dilayani oleh Muassasah Asia Tenggara. Namun, pada tahun 2023, otoritas haji Arab Saudi mulai memperkenalkan konsep syarikah dengan tujuan meningkatkan profesionalisme layanan, mengingat pelaksanaannya melibatkan pihak swasta.
Meskipun mengakui bahwa tujuan penerapan syarikah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, Lia Istifhama menyadari bahwa masalah di lapangan akibat terpisahnya jemaah adalah hal yang wajar terjadi dan menjadi keluhan jemaah.
Namun, senator yang dikenal aktif ini menyatakan keyakinannya bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik demi kenyamanan jemaah selama menunaikan ibadah haji.
"Saya yakin, Kemenag melalui berbagai petugas pendampingan haji sangat memahami situasi di lapangan. Berbagai permasalahan jemaah haji dari tahun ke tahun pasti sudah mereka pahami dengan baik dan selalu dilakukan analisis mendalam mengenai solusi yang harus diambil ketika terjadi kendala selama musim haji," ungkap Lia Istifhama.
"Oleh karena itu, saya kira, Insya Allah dalam waktu dekat Kemenag, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan syarikah terkait akan saling berkoordinasi untuk menemukan cara-cara khusus agar jemaah tidak terpisah. Setidaknya, pasti ada prioritas bagi jemaah yang memang membutuhkan pendampingan keluarga, seperti jemaah lansia atau difabel. Mengingat tagline besar haji kali ini adalah 'Haji Ramah Lansia', prinsip itu pasti akan mereka pegang teguh. Saya berharap jemaah haji tetap yakin bahwa setiap masalah, Insya Allah, akan menemukan solusi terbaik," pungkasnya.
Editor : Hany Akasah