Kebomas – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem, Thoriq Majiddanor (Jiddan) menegaskan pentingnya transformasi kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Gresik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi bertajuk “Dampak Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pembangunan Kabupaten Gresik”, yang digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Gresik UMG), Rabu (22/10).
Dalam pemaparannya, Jiddan menggarisbawahi bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat merupakan salah satu tantangan struktural yang perlu segera diatasi.
"Sebagian besar pembangunan di Gresik masih bertumpu pada TKD. Ketika terjadi rasionalisasi atau penyesuaian anggaran di tingkat pusat, daerah otomatis mengalami tekanan fiskal yang signifikan,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Maret 2024 tercatat 142,39 ribu jiwa atau setara 10,32 persen dari total populasi. Meski menunjukkan tren penurunan, angka tersebut tetap merefleksikan adanya tantangan multidimensional, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan efektivitas belanja publik.
Jiddan menilai bahwa dinamika fiskal ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana perimbangan, melainkan juga memperkuat basis ekonomi lokal melalui inovasi dan efisiensi kebijakan fiskal.
"Kemandirian daerah tidak dapat dicapai tanpa memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara inovatif, efisien, dan berbasis potensi lokal,” tegasnya.
Ia kemudian menawarkan empat strategi mitigasi yang dinilai relevan dan aplikatif bagi Kabupaten Gresik antara lain melakukan penguatan PAD melalui inovasi pajak dan retribusi daerah, dengan pendekatan digitalisasi dan optimalisasi sektor-sektor potensial seperti industri, logistik dan jasa.
"Selain itu Pemkab juga bisa Efisiensi belanja daerah dengan mengalihkan fokus pada program-program yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut Jiddan juga menjelaskan, Pemkab Gresik juga bisa melakukan kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta, guna mempercepat realisasi proyek infrastruktur dan meningkatkan investasi produktif. Disamping juha melakukan prioritas investasi pada sektor dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp539 Miliar, Bupati Gresik Putar Otak Agar Pembangunan Jalan Terus
“Sinergi lintas sektor harus diperkuat. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan yang rasional dan berorientasi hasil. Kita tidak bisa lagi berpikir parsial; fiskal daerah harus dikelola dengan semangat transformasi dan kolaborasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jiddam juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola keuangan daerah yang adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Ia mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti penghematan semata, melainkan optimalisasi nilai manfaat dari setiap belanja publik.
“Setiap rupiah dari APBD harus memiliki nilai sosial yang terukur dan dampak ekonomi yang jelas. Itu yang disebut dengan smart fiscal management,” tambahnya.
Politisi muda asal Gresik itu menutup paparannya dengan nada optimis. Menurutnya, Kabupaten Gresik memiliki fondasi ekonomi yang kuat mulai dari kawasan industri strategis, potensi maritim, hingga pertumbuhan UMKM yang dinamis yang bila dikonsolidasikan secara visioner, mampu melahirkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.
“Pemangkasan TKD jangan dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai momentum untuk mempercepat reformasi fiskal daerah. Saya percaya, dengan inovasi, efisiensi, dan keberanian mengambil langkah strategis, Gresik dapat menjadi model kabupaten yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Cak Fir