RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mulai memetakan arah pembangunan masa depan.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Mandala Bhakti Praja, Kamis (15/1).
Forum strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat se-Kabupaten Gresik.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), memberikan apresiasi atas dimulainya pembahasan RKPD 2027 lebih awal. Menurutnya, langkah ini sangat strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan secara lebih mendalam.
“Ini sangat cepat, di awal tahun kita sudah membahas RKPD 2027. Mudah-mudahan langkah ini mampu menyerap ide-ide besar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Gus Yani.
Mengacu pada arahan Kementerian Dalam Negeri, Gus Yani mengingatkan bahwa tahun 2026–2027 merupakan periode efisiensi anggaran. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk cerdas dalam menentukan prioritas pembangunan agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung pada kesejahteraan.
Tahun 2027, Pemkab Gresik mengusung tema “Penguatan Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Pondasi Pembangunan sebagai Prasyarat Kemajuan di Tahun-Tahun Berikutnya”. Subtema yang diangkat adalah mewujudkan Gresik yang maju dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“Penguatan infrastruktur dan layanan dasar menjadi prioritas. Meski ada efisiensi, bukan berarti pembangunan berhenti. Kita harus cerdas menentukan prioritas, terutama yang menyentuh sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan,” tambah Gus Yani.
Selain fisik, bupati juga menyoroti pentingnya dukungan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang selama ini belum tersentuh bantuan operasional.
Di sektor pendidikan, komitmen melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) akan tetap dipertahankan sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah.
Kepala Bappeda Gresik, Edy Hadisiswoyo, menjelaskan bahwa RKPD adalah dokumen tahunan yang krusial untuk menerjemahkan visi dan misi daerah. Melalui forum ini, pihaknya membuka ruang diskusi seluas-luasnya guna menghimpun masukan yang sistematis dan terintegrasi.
“Penyusunan RKPD harus partisipatif agar mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat. Kami juga melakukan evaluasi dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya guna menjamin kualitas dokumen perencanaan yang lebih baik,” terang Edy.
Sebagai informasi, sumber pembiayaan untuk RKPD ini direncanakan bersumber dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026, dengan harapan tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan. (jar/han)
Editor : Hany Akasah