Aturan Lama Dinilai Masih Relevan, Bapemperda DPRD Gresik Tolak Usulan Revisi Perda Miras
RADAR GRESIK – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik guna membahas usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027.
Dalam pembahasan tersebut, usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Beralkohol (Miras) resmi dicoret dan tidak dimasukkan ke dalam daftar pembentukan Perda 2027.
Keputusan tersebut diambil lantaran regulasi Perda Miras yang lama dianggap masih sangat relevan, efektif, dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan Kabupaten Gresik. Selain itu, pembahasan Propemperda 2027 juga ditujukan untuk memastikan penyusunan regulasi baru tidak berbenturan atau tumpang tindih dengan aturan yang sudah berjalan.
Baca Juga: Evaluasi Pengawasan Proyek Infrastruktur, DPRD Gresik Minta Kontraktor Tuntaskan Pekerjaan
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik, Khoirul Huda, menegaskan pihaknya sengaja tidak mengusulkan perubahan Perda Miras karena substansi pasal-pasal di dalamnya dinilai masih sangat memadai untuk membendung peredaran miras di Gresik.
“Kami menolak usulan perubahan Perda Miras. Kami menganggap Perda yang lama masih sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hari ini. Bahkan dari hasil kajian internal, Perda yang lama masih sangat dibutuhkan dan relevan bagi Kabupaten Gresik,” ujar Huda, Minggu (1/11/2026).
Huda mengungkapkan, perubahan regulasi justru berisiko memunculkan celah hukum baru jika ada penyesuaian pasal-pasal tertentu yang berpotensi tidak sejalan dengan kepentingan daerah secara keseluruhan.
Baca Juga: Siapkan Titik Pompa Hadapi Musim Hujan, DPRD Gresik Minta Efektivitas Drainase Dioptimalkan
“Ada kekhawatiran jika dilakukan perubahan, justru menyusup pasal-pasal penyesuaian yang malah melonggarkan dan tidak sesuai dengan prinsip kebutuhan daerah. Atas dasar itulah usulan perubahan Perda Miras tidak kami masukkan,” tegasnya.
Dalam rapat evaluasi Propemperda 2027 tersebut, Bapemperda menyepakati enam usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Rinciannya, empat Ranperda merupakan inisiatif DPRD Gresik dan dua Ranperda lainnya diusulkan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah. Seluruh usulan akan diselaraskan sebelum disahkan dalam rapat paripurna.
Selain itu, Bapemperda melakukan penyesuaian terhadap sejumlah judul Ranperda yang masuk agenda 2026 untuk dituntaskan pada 2027. Salah satunya yakni Ranperda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) usulan Pemkab Gresik, yang setelah diharmonisasi di Kementerian Hukum diarahkan untuk diperluas pembahasannya menjadi Perda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Penyesuaian judul juga menyasar usulan Komisi IV DPRD Gresik, di mana Ranperda Tempat Ibadah Ramah Anak diubah fokusnya menjadi Perda Kabupaten Layak Anak (KLA), serta usulan terkait penyelenggaraan sistem kesehatan daerah. Langkah pergeseran judul ini diambil agar regulasi baru tidak berbenturan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2022.
