Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengacara Gresik Ini Nilai Vonis Mati Langgar Hak Asasi Manusia

H
Penulis: Hany Akasah❯
Andi Fajar Yulianto, Direktur YLBH Fajar Trilaksana (Dok/Radar Gresik)
Andi Fajar Yulianto, Direktur YLBH Fajar Trilaksana (Dok/Radar Gresik)
GRESIK - Hakim dalam memilih hukuman mati dalam sebuah perkara pidana yang diperiksanya salah satu faktor sangat berpotensi  adanya beberapa faktor diantaranya dalam rangka menghindari emosional masyarakat terhadap prilaku yang dianggap telah berbuat kejam, biadap dan keji sehingga hilangnya nyawa.

Hal putusan ini juga dapat dipengaruhi oleh tuntutan atau reaksi keras yang bersifat balas dendam atau extra legal execution dari emosi masyarakat, dan alasan lain agar menjadikan efek jera  (deterren effect) oleh karena demikian justru putusan tidak berangkat dari rasa keadilan yang hakiki. Vonis dijatuhkan karena tekanan kebatinan Para Hakim Pemeriksa oleh hal hal sebagaimana tersebut diatas.

Baca Juga : Risiko Kehamilan Ektopik Ancam Jiwa, Diagnosis Harus Cepat dan Tepat

Menilik hukuman mati merupakan  pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia, tegas termuat dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia dalam arti Nyawa seseorang adalah anugrah Tuhan. Berikut pasal 28.I. ayat (1) UUD 1945 bahwa pokok intinya  “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Dari beberapa literas pada tahun 2005, terdapat 2.148 orang telah dieksekusi mati yang dilaksanakan oleh  22 negara, termasuk Indonesia. Sebagian besar di antaranya, yakni 94% dilakukan di Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Kemudian hal ini menjadi perhatian serius sehingga pada tahun  2007  PBB mengadakan Sidang Umum dan menyetujui resolusi penghapusan hukuman mati, respons resolusi ini, setidaknya sudah 141 anggota PBB menghapus dan tegas menolak dan tidak menjalankan hukuman  Mati.

J.E. Sahetapy dan Bernard Arief Sidharta, tegas  meyatakan hukuman mati bertentangan dengan Pancasila.  Sikap demikian juga disuarakan oleh tokoh HAM Indonesia, Yap Thiam Hien.

Di Indonesia kepastian hukum terkait hukuman mati dapat dilihat pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pidana mati termasuk salah satu hukuman pokok.  Berikut dictum lanjut tertuang dalam  Pasal 104 KUHP, Pasal 124 ayat 3 KUHP, Pasal 140 ayat 4 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4);

Baca Juga : Banyaknya Peminat Trans Jatim tidak Diiringi dengan Jumlah Armada

Lahirnya KUHP baru pun, sebetulnya secara filosofi sudah mulai menginisiasi mengurangi resiko putusan dengan vonis Mati ini, sebagaimana dapat terbukti dan tersirat pada pasal 100 ayat (1)'Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaaan selama 10 (sepuluh) tahun jika Terdakwa menunjukkan  rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki serta ada alasan yang meringankan. Hal yang menjadikan polemik berbagai pihak akan spekulatifnya potensi pertaruhan integritas KALAPAS dalam jual beli Surat Keterangan Berkelakuan baik. Sebetunya tidak perlu ada kekawatiran yang berlebih, ketika semua elemen penegak hukum dan perangkatnya termasuk Lapas para SDM didalamnya mampu menjaga integritas yang baik dan dilakukan pengawasan pihak pihak / lembaga  yang berkompeten untuk ini.

Walau demikian menurut Penulis, sangat sependapat dengan hasil Resolusi PBB, JE Sahetapy, Bernard Arief Sidharta, dan pandangan Yap Thiam Hien tersebut, karena Hukuman Mati bukan saja bertentangan dengan Pancasila, namun jelas hal ini melanggar dan merupakan pengingkaran  nyata terhadap Hak Asasi Manusia, pengingkaran Anugrah Tuhan, hukuman paling berat bagi pelanggar hukum sangat setuju  namun tidak harus melanggar Hak bagi pihak yang lainya. Karena hakikatnya Hidup Manusia adalah Anugrah Tuhan dan Kematian  merupakan Hak Prerogratif Tuhan  sehingga manusia tidak boleh memaksakan menjemput paksa atas Kematian Manusia. Karena kembali hidup adalah  Anugrah Tuhan. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Tinjau Rutan Gresik, Kakanwil Ditjenpas Jatim Apresiasi Produksi Songkok Warga Binaan

Tinjau Rutan Gresik, Kakanwil Ditjenpas Jatim Apresiasi Produksi Songkok Warga Binaan

RADAR GRESIK – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Ceno Hersusetio Kartiko, melaksanakan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, Rabu (18/11). Agenda

Peringati Hari Guru dan HUT ke-81 PGRI, 1.507 Pendidik di Gresik Adu Kemampuan dalam Lomba TKA

Peringati Hari Guru dan HUT ke-81 PGRI, 1.507 Pendidik di Gresik Adu Kemampuan dalam Lomba TKA

RADAR GRESIK – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gresik menghadirkan terobosan baru dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026. Melalui ajang Pekan

Dekatkan Akses Layanan Kepulauan, Disdukcapil Gresik Gelar Jemput Bola Adminduk di Bawean

Dekatkan Akses Layanan Kepulauan, Disdukcapil Gresik Gelar Jemput Bola Adminduk di Bawean

RADAR GRESIK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik mengintensifkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) melalui program jemput bola di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer