Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pansus I DPRD Gresik Terima Berbagai Masukan Soal Perangkat Desa

F
Penulis: Fahtia Ainur Rofiq❯
PEMBAHASAN: Pansus I DPRD Gresik terus mendalami ranperda perangkat desa.
PEMBAHASAN: Pansus I DPRD Gresik terus mendalami ranperda perangkat desa.

 


Advertisement

GRESIK-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gresik terus mendalami ranperda tahap I. Seperti yang dilakukan Pansus I DPRD Gresik. Mereka meminta masukan dari berbagai pihak terkait ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 02 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Ranperda tentang Penetapan Desa.

 

“Salah satu syarat bakal calon kepala dusun (kasun) harus mendapat pernyataan dukungan minmal 20 persen dari jumlah pemilih di dusun itu. Jadi, bakal calon kasun harus menggalang dukungan dulu ke masyarakatnya untuk bisa mencalonkan diri,”ujar Ketua Pansus I, Mucahmmad Zaifuddin sesuai rapat kerja di gedung dewan, kemarin.

Advertisement

 

Alasannya, persyaratan tersebut sebagai antisipasi kasun yang tidak cakap dalam menghadapi masyarakatnya. Sebab, ada kasun yang tak berani bicara atau tak mampu berkomunikasi dalam forum rapat yang membahas warganya.

 

Advertisement

“Juga ada permintaan penambahan klausul dalam ranperda, bahwa, kasun harus bertempat tinggal di dusun. Bukan berdomisili. Karena, bisa saja domisilinya sesuai KTP di dusun itu, tetapi tempat tinggalnya tak disitu. Padahal, keberadaannya dibutuhkan warganya selalu stand by di dusun itu,” ungkapnya.

 

Menurut dia, sebetulnya, regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah jelas. Kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Padahal, perangkat desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa harus dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien.

 

“Misalnya, ada perangkat desa yang tugasnya di bidang pembangunan. Kenyataannya, tidak bisa membuat RAB (rencana anggaran dan biaya-red),” kata dia.

 

Maka, mekanisme pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa harus diatur secara rinci dan jelas. Dan, ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan usul prakarsa atau hak inisiatif Komisi I DPRD Gresik.

 

“Tujuannya, untuk memperbarui dan menyempurnakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat,” kata dia.

Dalam klausul ranperda, juga ditambahkan larangan kasun membuat keresahan masyarakat. Sebab, sambung Zaifuddin, ada kalanya kasun juga melakukan perilaku yang tak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.

 

“Ada kasun sudah berkeluarga tetapi selingkuh atau pacaran dengan warganya. Hal seperti ini membuat keresahan masyarakatnya. Hal ini secara tegas diatur dalam draft ranperda ini,”tandas dia.

 

Kemudian, soal kedisiplinan perangkat desa dalam masuk kerja sesuai jam kantor juga menjadi keluhan masyarakat. Komisi I DPRD Gresik sempat melakukan sidak tetapi antar perangkat desa dalam satu kantor jam kerjanya beda-beda.

 

“Kedisiplinan dalam masuk kerja sesuai jam kantor ini, juga perlu ditertibkan. Sebab, ada yang masuk kerja pukul 08.00 pulang pukul 13.00. Ada yang masuk kerja pukul 09.00 dan pulang pukul 13.00. Padahal, mereka satu kantor tetapi jam kerjanya tak sama. Belum lagi soal tunjangan dan masih banyak lainnya,” imbuhnya. (rof)

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

Bahas Tiga Ranperda Pemkab Gresik, Gerindra Soroti Kesiapan Digitalisasi Desa dan Pengawasan CSR

Bahas Tiga Ranperda Pemkab Gresik, Gerindra Soroti Kesiapan Digitalisasi Desa dan Pengawasan CSR

RADAR GRESIK – Pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapat sejumlah catatan kritis dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar DPRD Gresik.

DPRD Gresik Ubah Dua Judul Ranperda untuk Hindari Tumpang Tindih Regulasi

DPRD Gresik Ubah Dua Judul Ranperda untuk Hindari Tumpang Tindih Regulasi

RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik secara resmi menetapkan Perubahan Ketiga Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Perubahan APBD Gresik 2026 Ditetapkan, Banggar DPRD Tekankan Kepatuhan Mandatory Spending

Perubahan APBD Gresik 2026 Ditetapkan, Banggar DPRD Tekankan Kepatuhan Mandatory Spending

RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Kabupaten Gresik resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer