Perubahan APBD Gresik 2026 Ditetapkan, Banggar DPRD Tekankan Kepatuhan Mandatory Spending
RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Kabupaten Gresik resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penetapan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Pengambilan Keputusan di Gedung DPRD Gresik, Kamis (24/9/2026).
Meskipun menyetujui postur P-APBD 2026 yang menyentuh angka belanja Rp3,6 triliun, DPRD Gresik memberikan sederet catatan kritis dan rekomendasi tegas terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Gresik.
Baca Juga: Komisi I DPRD Gresik Dorong Peningkatan Kompetensi ASN dan Penguatan Wawasan Kebangsaan
Juru Bicaranya sekaligus Anggota Banggar DPRD Kabupaten Gresik, Muchamad Zaifudin, memaparkan bahwa proses finalisasi antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan pergeseran angka yang cukup signifikan pada struktur APBD.
Pada Ranperda P-APBD 2026, target pendapatan daerah disepakati terkoreksi menjadi Rp3,161 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp213,419 miliar jika dibandingkan dengan penetapan APBD murni yang mencapai Rp3,374 triliun.
Sebaliknya, alokasi belanja daerah justru naik Rp109,598 miliar, dari pagu awal Rp3,496 triliun menjadi Rp3,606 triliun.
Baca Juga: Tindak Pengembang Perumahan Nakal, DPRD Gresik Minta Perbup Pengelolaan Pemakaman Segera Diterbitkan
"Untuk pembiayaan terdapat penambahan sebesar Rp323,017 miliar, sehingga total pembiayaan menjadi sekitar Rp445,070 miliar. Dengan perhitungan defisit dan pembiayaan netto tersebut, SiLPA pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan berada di angka Rp0 alias nihil," jelas Zaifudin saat membacakan laporan Banggar di hadapan forum paripurna.
Zaifudin menegaskan bahwa penyesuaian postur anggaran tersebut diikuti dengan rekomendasi mengikat dari legislatif. Banggar meminta rasionalisasi pendapatan daerah diimbangi dengan pembiayaan belanja yang proporsional guna mencegah terjadinya over budgeting.
Selain itu, skema pengalokasian anggaran hasil rasionalisasi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan mandatory spending serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat.
Baca Juga: Ciptakan Ruang Dialog Tanpa Sekat, Satbinmas Polres Gresik Serap Aspirasi Warga Lewat Kopi Keliling
Berdasarkan rincian laporan Banggar belanja infrastruktur/pelayanan publik (Mandatory Spending) dialokasikan sebesar Rp1,135 triliun (35,84 persen), sedangkan belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp1,035 triliun (28,71 persen).
