Beri Masukan, DPRD Gresik Minta Pemkab Genjot Kinerja OPD dan Optimalkan Potensi PAD
RADAR GRESIK – Sejumlah fraksi DPRD Gresik menyoroti kinerja pendapatan dan belanja daerah dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Senin (21/9).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) sama-sama mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan target pendapatan sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif.
Baca Juga: Polres Gresik Tangkap Pengedar Sabu di Kos Surabaya, 7,356 Gram Disita
Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik, M Khusnul Aqib, menyoroti penurunan target pendapatan RSUD Gresik Sehati. Target awal sebesar Rp5,18 miliar terkoreksi menjadi Rp1,502 miliar. Salah satu faktor yang disebut menjadi penghambat pendapatan adalah belum tersedianya dokter spesialis radiologi.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap potensi kehilangan pendapatan serta menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
Sorotan juga disampaikan terhadap sektor retribusi parkir tepi jalan umum (TJU). Berdasarkan kajian sejumlah perguruan tinggi, potensi retribusi parkir disebut mencapai sekitar Rp15 miliar per tahun. Namun, target dalam APBD 2026 hanya Rp3 miliar, turun dari target 2025 sebesar Rp6,4 miliar.
Aqib mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan digitalisasi sektor retribusi guna menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Fraksi juga meminta belanja daerah, khususnya infrastruktur, dilakukan lebih terencana. Agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berisiko memengaruhi waktu pengerjaan serta kualitas proyek,” kata Aqib.
Selain sektor pendapatan, Fraksi PKB turut menyoroti anggaran pendidikan dan keagamaan. Menurut Aqib, afirmasi anggaran bagi sekolah swasta, madrasah diniyah, dan pesantren belum terlihat kuat.
Pihaknya juga mempertanyakan penghapusan anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang disebut mencapai sekitar Rp5 miliar dalam P-APBD 2026.
