DPRD Gresik Dorong Penguatan Layanan Publik, Damkar dan DLH Dapat Dukungan Rp4,5 Miliar
RADAR GRESIK – Komisi III DPRD Gresik mendorong penguatan sektor pelayanan publik melalui finalisasi pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.
Dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro mengatakan, pembahasan bersama Dinas Damkar berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pemadaman serta penyelamatan.
Baca Juga: Nila Yani Dorong Regulasi Vendor Lokal, UMKM dan IKM Ditarget Masuk Rantai Pasok Industri
Kebutuhan tersebut meliputi pengadaan mobil pemadam hingga kendaraan roda tiga jenis Tossa untuk menjangkau kawasan yang sulit dilalui armada berukuran besar.
“Finalisasi hearing Komisi dengan Dinas Pemadam, terkait pembelian mobil pemadam dan Tossa pemadam. Untuk tempat yang sulit dijangkau mobil pemadam, sesuai dengan anggaran yang sudah disetujui Tim Anggaran Pemda,” kata Wongso.
Dalam pembahasan, kebutuhan anggaran Damkar mencakup sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebesar Rp1,44 miliar, sarana dan prasarana penyelamatan Rp366 juta, serta pemenuhan SKIK sebesar Rp193 juta.
Baca Juga: Satlantas Polres Gresik Gelar Coaching Clinic, Personel Subdenpom Dibekali Teknik Berkendara Aman
Sebelumnya, total penambahan anggaran yang disampaikan dalam pembahasan mencapai sekitar Rp8,99 miliar. Namun, pada tahap finalisasi tidak terdapat tambahan anggaran di luar angka yang telah disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penguatan layanan Damkar dinilai penting mengingat tingginya risiko kebakaran di Kabupaten Gresik yang memiliki banyak kawasan industri.
Selain pemenuhan armada, penambahan pos Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menjadi perhatian guna memperpendek waktu respons petugas dalam menangani kebakaran maupun kondisi darurat.
Dalam pembahasan, disebutkan kebutuhan sedikitnya delapan pos Damkar, termasuk penguatan pos di wilayah perkotaan. Komisi III juga mendorong pemenuhan standar sarana dan prasarana pelayanan agar kemampuan respons petugas semakin optimal.
