Teken Pakta Integritas, Polres Gresik Jamin Rekrutmen Polri Tanpa Titipan dan Pungli
RADAR GRESIK – Komitmen untuk menghadirkan rekrutmen anggota Polri yang bersih dan transparan kembali ditegaskan oleh Polres Gresik.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta Pakta Integritas Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan serentak secara nasional, Selasa (31/3).
Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Gresik tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution.
Baca Juga: Gerebek Karaoke di Cerme, Polres Gresik Amankan 93 Botol Miras dan 16 Orang
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh jajaran internal, termasuk Kabag SDM Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto selaku Ketua Pelaksana, serta sejumlah instansi eksternal seperti Dinas Pendidikan, Dispendukcapil, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, AKBP Ramadhan Nasution menekankan bahwa pelibatan pihak eksternal sangat krusial untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas di setiap tahapan seleksi.
"Penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Tujuannya satu, yakni mewujudkan proses rekrutmen yang BETAH, yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis," tegasnya, Selasa (31/3).
Baca Juga: Jamin Keselamatan Mudik 2026, Satlantas Polres Gresik Gelar Rampcheck Gabungan di Tol Wringinanom
Kapolres mengungkapkan bahwa minat pemuda-pemudi di Kabupaten Gresik untuk mengabdi sebagai korps Bhayangkara menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 141 pendaftar telah masuk, dengan 106 peserta di antaranya sudah dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi awal.
Tingginya antusiasme ini, menurut AKBP Ramadhan, harus dibarengi dengan jaminan proses seleksi yang jujur dan bebas dari praktik penyimpangan.
"Kami berkomitmen penuh melaksanakan rekrutmen tanpa pungli, tanpa titipan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan media untuk ikut mengawasi," tambahnya.
Kolaborasi ini melibatkan peran spesifik dari tiap instansi; mulai dari verifikasi keabsahan ijazah oleh Dinas Pendidikan, validasi data kependudukan oleh Dispendukcapil, hingga pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan.
