Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harmonisasi dari Kemenkumham Turun, Pansus III DPRD Gresik Bahas Draf Final Ranperda Lingkungan

F
Penulis: Fahtia Ainur Rofiq❯

 


Advertisement

 

FINAL: Pansus III DPRD Gresik saat melakukan rapat bersama Tim Ahli dari Universitas Jember
FINAL: Pansus III DPRD Gresik saat melakukan rapat bersama Tim Ahli dari Universitas Jember

 

RADAR GRESIK -- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Gresik melakukan pembahasan draf final dua ranperda tentang lingkungan bersama tim ahli. Pembahasan itu dilakukan setelah hasil harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Timur turun.

Dua Ranperda tersebut, yakni, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Advertisement

“Ada dua opsi yang ditawarkan oleh tim ahli yakni membuat ranperda baru atau perubahan. Kami sepakati tetap hanya ranperda perubahan,” ujar Ketua Pansus III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah.

Hasil harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Timur yakni peraturan pemerintah (PP) 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah dicabut dan diganti dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH).

“Teknis penulisan disesuaikan dengan Undang-undang (UU) 12 Tahun 2011 tentang PPPLH,”imbuh dia.

Advertisement

Hal senada dikatakan Anggota Pansus III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.

Menurutnya, pansus sepakat kalau ranperda yang sudah dibahas sebelum diajukan fasilitasi ke Gubernur Jatim dan hasil harmoninasi dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Timur, masih judulnya ranperda perubahan.

“Kalau ranperda baru, materinya minimal 51 persen harus baru. Tetapi, materi dari ranperda yang kami bahas, hanya 40 persen. Makanya, kami tetap memilih ranperda perubahan dari pada perda baru,” tandas dia. (rof)

Advertisement

Artikel Terkait

Bahas Tiga Ranperda Pemkab Gresik, Gerindra Soroti Kesiapan Digitalisasi Desa dan Pengawasan CSR

Bahas Tiga Ranperda Pemkab Gresik, Gerindra Soroti Kesiapan Digitalisasi Desa dan Pengawasan CSR

RADAR GRESIK – Pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapat sejumlah catatan kritis dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar DPRD Gresik.

DPRD Gresik Ubah Dua Judul Ranperda untuk Hindari Tumpang Tindih Regulasi

DPRD Gresik Ubah Dua Judul Ranperda untuk Hindari Tumpang Tindih Regulasi

RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik secara resmi menetapkan Perubahan Ketiga Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Perubahan APBD Gresik 2026 Ditetapkan, Banggar DPRD Tekankan Kepatuhan Mandatory Spending

Perubahan APBD Gresik 2026 Ditetapkan, Banggar DPRD Tekankan Kepatuhan Mandatory Spending

RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Kabupaten Gresik resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer