Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dekatkan Akses Keadilan, Pemkab dan DPRD Gresik Dorong Perluasan Klinik Hukum hingga ke Desa

F
Penulis: Fajar Yuliyanto❯
APRESIASI: Pemkab Gresik dan DPRD memberikan apresiasi terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Klinik Hukum.
APRESIASI: Pemkab Gresik dan DPRD memberikan apresiasi terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Klinik Hukum.

RADAR GRESIK – Upaya memperkuat literasi hukum di tingkat akar rumput terus mendapat dukungan penuh dari otoritas daerah.


Advertisement

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan DPRD Gresik memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Klinik Hukum yang menyasar langsung masyarakat desa.

Langkah strategis ini salah satunya ditunjukkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama yang digelar di Desa Manyar Rejo, Kecamatan Manyar, belum lama ini.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik, M. Rum Pramudya, mengungkapkan bahwa kehadiran klinik hukum yang melibatkan akademisi dan praktisi merupakan solusi cerdas untuk membedah persoalan hukum yang selama ini dianggap rumit oleh warga.

Advertisement

"Melalui klinik hukum ini, masyarakat bisa berkonsultasi langsung mengenai legalitas usaha, administrasi pertanahan, hingga persoalan kenotariatan. Ini sangat membantu warga yang sebelumnya kesulitan mengakses informasi hukum yang akurat," ujar Pramudya, Rabu (28/1).

Melihat antusiasme warga yang tinggi, Pramudya berharap program jemput bola seperti ini tidak berhenti di satu titik, melainkan bisa direplikasi di desa-desa lain di wilayah Gresik agar tercipta masyarakat yang lebih berdaya dan tertib hukum.

Dukungan senada datang dari legislatif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda, menilai model coaching atau konsultasi langsung jauh lebih efektif dibandingkan sekadar sosialisasi teori.

Advertisement

"Kami di DPRD sangat mendukung pengabdian masyarakat dari mahasiswa pascasarjana ini. Polanya praktis; warga curhat masalahnya, lalu diberi solusi hukum saat itu juga. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat," tegas Huda.

Politisi PPP asal Dapil Manyar ini juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan berdampak positif pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

"Mudah-mudahan ini menjadi pemantik agar semakin banyak lembaga pendidikan yang turun ke desa untuk memberikan edukasi serupa," pungkasnya. (jar/han) 

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

Aturan Lama Dinilai Masih Relevan, Bapemperda DPRD Gresik Tolak Usulan Revisi Perda Miras

Aturan Lama Dinilai Masih Relevan, Bapemperda DPRD Gresik Tolak Usulan Revisi Perda Miras

RADAR GRESIK – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik guna membahas usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Ular Piton Sepanjang 2,5 Meter Berhasil Diamankan di Halaman Kantor Bupati Gresik

Ular Piton Sepanjang 2,5 Meter Berhasil Diamankan di Halaman Kantor Bupati Gresik

RADAR GRESIK – Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) Kabupaten Gresik mengevakuasi seekor ular piton jenis reticulated python sepanjang kurang lebih 2,5 meter di pekarangan Kantor Pemerintah

Andalkan Pengalaman Senior Birokrasi, Bupati Gresik Resmi Tunjuk Edi Hadisiswoyo Jadi Pj Sekda

Andalkan Pengalaman Senior Birokrasi, Bupati Gresik Resmi Tunjuk Edi Hadisiswoyo Jadi Pj Sekda

RADAR GRESIK – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, Edi Hadisiswoyo, resmi diangkat dan dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik. Prosesi pelantikan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer