Seperti yang disampaikan Fraksi PKB. Dalam paparannya, juru bicara PKB Syaichu Busyiri menilai kinerja pendapatan sepanjang 2022 lalu adalah kerja yang biasa-biasa saja. Pihaknya melihat pemerintah masih tidak serius dalam meningkatkan pendapatan daerah.
"Misalnya soal wajib pajak. Pemerintah tidak serius mengoreksi jumlah wajib pajak sesuai rekomendasi BPK. Sedikitnya jumlah wajib pajak membuat realisasi pendapatan pajak sangatlah rendah. Padahal, Gresik adalah gudangnya industri. Selain itu, kalau melihat laporan pemerintah Gresik terbaik se Jawa Timur dalam realisasi investasi. Namun, nyatanya tidak berefek pada pendapatan," ujarnya.
Hal senada disampaikan Fraksi Golkar. Dalam paparannya, juru bicara Fraksi Golkar Lusi Kustianah mengatakan meskipun untuk APBD 2022 Gresik berhasil meraih opini WTP sejumlah kinerja masih perlu dilakukan perbaikan. Utamanya pada sektor pendapatan.
"Realisasi pendapatan pada tahun 2022 hanya 91 persen. Kami minta penjelasan terkait hal tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya M Zaifuddin mengatakan OPD penghasil masih belum punya inovasi. Pihaknya khawatir hal ini akan terus berulang ditahun-tahun berikutnya jika tidak segera ada perbaikan.
"Kami minta pemerintah memberikan penjelasan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan pendapatan di tahun mendatang. Serta apa saja inovasi yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan," imbuhnya. (rof)
Editor : Hany Akasah