RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memberikan perhatian serius terhadap akurasi data kemiskinan di wilayahnya.
Melalui Komisi IV, legislatif menekankan agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) harus berbasis pada data ekonomi masyarakat yang faktual dan dinamis.
Saat ini, pemerintah telah mengintegrasikan berbagai basis data Bansos ke dalam satu sistem nasional yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, daerah tetap didorong memiliki instrumen validasi yang lebih tajam.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, menyampaikan bahwa meskipun DTSEN sudah menggabungkan data PKH, BPNT, hingga kemiskinan ekstrem, sistem tersebut masih membutuhkan penyempurnaan di tingkat lapangan.
“Data nasional ini masih dalam tahap penyempurnaan. Kami masih menemukan di lapangan ada warga yang benar-benar miskin, namun secara sistem justru masuk dalam kategori mampu atau desil 6 hingga 10. Ini yang harus diperbaiki melalui verifikasi rutin,” ungkap Zaifudin, Jumat (9/1).
Untuk menutupi celah akurasi data nasional, Kabupaten Gresik memiliki aplikasi lokal bernama GresikSoya. Aplikasi ini berfungsi sebagai basis data kemiskinan versi daerah yang diklaim lebih valid karena menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di desa-desa.
Hingga tahap dua periode tahun 2025, tercatat sebanyak 142.107 warga masuk dalam kategori data miskin di aplikasi GresikSoya.
“GresikSoya justru bisa lebih valid karena menyasar masyarakat miskin yang mungkin belum terpotret di desil bawah pada sistem nasional. Kami ingin memastikan warga yang di desil 6-10 tapi aslinya tidak mampu, tetap bisa terakomodir,” jelasnya.
Dalam menentukan status ekonomi warga di aplikasi GresikSoya, pemerintah menggunakan 21 indikator penilaian.
Kategori ini mencakup warga sangat miskin, miskin, pra-sejahtera, hingga mampu. Pendataan dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa, RT, dan RW dengan metode door to door.
Zaifudin pun meminta operator desa untuk lebih proaktif melakukan verifikasi dan validasi (verval) data secara berkala agar status ekonomi warga tetap dinamis mengikuti fakta terbaru.
“Jika memang miskin harus masuk desil 1 sampai 4 agar dapat bantuan. Sebaliknya, jika sudah mampu, harus digeser ke desil atas. Data ini tidak boleh stagnan,” tegas politisi tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik untuk lebih intensif turun ke desa-desa guna melakukan evaluasi berkala terhadap pembaharuan data DTSEN maupun GresikSoya.
“Kami berharap Dinsos melakukan evaluasi rutin. Tujuannya satu, agar penyaluran bantuan ke depan benar-benar tepat sasaran, adil, dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah